Network
Meskipun, ungkap Agus, pemerintah juga memiliki peranan dan tanggung jawab besar untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Kemenko PMK sesuai tugas dan fungsinya terus mengkoordinasikan berbagai upaya bersama kementerian/lembaga lintas sektor.
"Masalah narkoba tidak hanya masalah obat, melainkan sangat kompleks termasuk peredaran dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu kerja sama semua pihak agar kita bisa mengantisipasi hal tersebut dan menyelamatkan masa depan anak-anak generasi penerus bangsa," Setelah SMKN 5 dicanangkan sebagai sekolah bersinar, pungkas dia.
Baca Juga: 4 Mitos Pesan Hotel Via Online
Senada dengan Agus, Brigjen pol Victor J Lasut sebagai kepala BNNP sulut akan terus melakukan pembinaan melalui pelatihan, mensosialisasikan bahaya narkoba, pendampingan sidak test urine sampai dengan rehabilitasi apabila ditemukan siswa sebagai pecandu atau penindakan hukum apabila terlibat penyalahgunaan sebagai bandar atau kurir NARKOBA.
Sementara itu, serangkaian kunjungan kerja Menko PMK di Provinsi Sulut, Agus Suprapto bersama Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Agus Sartono turut memantau perkembangan penanganan stunting di Desa Tiwoho.
Disana ditemukan bahwa dari 14 anak stunting hanya 2 yang keluarganya masuk PKH, sedang lainnya belum terdaftar di DTKS dikarenakan tdk ada KK, KTP, NIK, atau penduduk luar desa.
Baca Juga: Lagi, NTB Tiru Pengelolaan Monkey Fores Desa Padangtegal Bali
Untuk menangani hal tersebut petugas pendamping desa dari kemsos siap membantu menverifikasi data keluarga stunting, agar bisa masuk dalam skema PKH, untuk itu diperlukan surat resmi dari Kemensos. Selain stunting juga dilakukan pemantauan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Desa Tiwoho, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara.***
