Network
Wartasumbawa.com – Politikus Fahri Hamzah di antara jajaran dan penyidik KPK bahwa pemberantasan korupsi fokus pada upaya penindakan.
Menurut Fahri, pengawasan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK dari waktu ke waktu menunjukkan ketidakefektifan lembaga antikorupsi tersebut dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, definisi korupsi adalah penilaian tindakan pencegahan.
“Lalu di pasal-pasal disebutkan, merupakan keharusan pengawasan koordinasi pemantauan. Ini semua tindakan pencegahan yang SDM-nya minim di KPK. Karena menganggap “ngintip ada amplop” tangkap langsung masuk koran akan ada efek jera? engga ada yang begitu,” ujar Fahri pada Kamis (3/6/2021).
Fahri mengingatkan bahwa Indonesia negara otoriter. penindakan terhadap pelaku-pelaku korupsi yang selama ini diungkapkan dan disebarluaskan melalui media massa, gagal upaya memberikan efek jera.
“Ini bukan negara otoriter, kalau di negara otoriter mungkin itu terjadi. Di Partai Komunis China, ada orang biro atau pegawai (yang korupsi) diambil satu, di depan umum “dijedor” di depan semua orang. Itu ada efek jera,” ujar Fahri.
Fahri menegaskan, di negara demokrasi, penindakan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi harus menentukan langkah pencegahan.
Menurut Fahri, upaya pencegahan tindak pidana korupsi selama ini tidak dilakukan oleh KPK, sebagaimana dikutip Wartasumbawa-Pikiran Rakyat dari indovoices.com pada 4 Juni 2021.
“Ini saya bilang, dari dulu, kalau mau berantas korupsi pakai otak, jangan pakai otot. Tidak akan ketemu. Itu yang tidak dikerjakan,” pungkas Fahri.***
