Network
WARTA SUMBAWA - Indonesia dan Kenya memandang penting pengawasan keuangan negara yang dilakukan oleh Parlemen masing-masing. Dalam pelaksanaannya terdapat banyak persamaan namun tidak sedikit pula perbedaan sistem pengawasan yang diselenggarakan di kedua negara tersebut.
Demikian beberapa pokok yang mengemuka dari pertemuan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dengan Public Account Committee (PAC) Parlemen Republik Kenya di Gedung Parlemen Kenya, Nairobi 30 November 2021.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Duta Besar RI untuk Republik Kenya, Somalia, Uganda Republik Demokratik Kongo Dr. Mohamad Hery Saripudin, Delegasi BAKN DPR RI dipimpin oleh Dr. Hj. Anis Byarwati, yang juga merupakan Wakil Ketua BAKN DPR RI.
Sementara Delegasi Parlemen Kenya dipimpin langsung oleh Ketua PAC James Opiyo Wandayi.
Baca Juga: Misteri Seorang Wanita Mati Gantung Diri
Dalam sambutannya di hadapan Ketua dan anggota PAC, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual, Dr. Hj. Anis Byarwati (F-PKS) menjelaskan bahwa tujuan kunjungannya ke Parlemen Kenya adalah untuk mengetahui lebih jauh sistem kerja dari Public Account Committee Kenya serta mekanisme kerja yang dibangun antara PAC dengan lembaga Kantor Auditor-General Kenya (semacam Badan Pemeriksa Keuangan Negara atau BPK RI).
Pada kesempatan tersebut, Ketua PAC, James Opiyo Wandayi menjelaskan peran dan fungsi serta kiprah dari lembaga yang dipimpinnya. Menurut Wandayi, PAC memiliki pengaruh yang cukup kuat.
Hal ini tercermin dari komposisi keanggotaan di PAC, yang anggotanya berasal dari berbagai partai politik, namun ketuanya selalu disepakati berasal dari Partai oposisi. Demikian pula dari segi jumlah anggota PAC, dimana partai oposisi lebih besar.
Selain itu, PAC juga dapat memberikan rekomendasi agar pejabat-pejabat pemerintah yang dianggapmengelola keuangan negara secara tidak bertanggung jawab untuk tidak saja diberhentikan dari jabatannya tetapi juga ditutup aksesnya utk dapat diangkat sebagai pejabat publik.
