Network
JURNAL SUMBAWA - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menilai Pemerintah lebih mementingkan agenda pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) daripada mengutamakan pemulihan ekonomi rakyatnya yang kondisinya babak belur akibat pandemi Covid 19.
Menurut Muhammad Kholid, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dalam kondisi Covid 19 seperti saat ini menabrak rasionalitas publik.
"Ini kebijakan yang salah prioritas dan sudah menabrak rasionalitas publik. Pemerintah tega sekali mengorbankan agenda prioritas pemulihan ekonomi masyarakat demi pindah Ibu Kota Negara," ujar Kholid dalam keterangannya, Jumat, 21 Januari 2022.
Baca Juga: Indonesia Vs Australia, Rudy Berharap Masyarakat Indonesia Tidak Terlalu Membebani Timnas
Kholid memandang bahwa Pemerintah seharusnya mengalokasikan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk melindungi dan memulihkan ekonomi masyarakat akibat terdampak pandemi Covid-19 bukan untuk membiayai megaproyek Ibu Kota Baru.
Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 11 bahwa penggunaan dana PEN hanya ditujukan untuk penyelamatan perekonomian nasional, perlindungan dan peningkatan kegiatan ekonomi usaha masyarakat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional.
Sedangkan mega proyek pemindahan Ibu Kota Baru tersebut tidak masuk dalam kriteria penerima PEN.
Baca Juga: Link Streaming Pertandingan Indonesia Vs Autralia di AFC Women Asia Cup 2022, Jumat 21 Januari 2022
"Pemerintah justru tidak patuh terhadap norma hukum yang mereka buat sendiri dalam Perppu yang mereka terbitkan di tahun 2020," urainya.
