Network
JURNAL SUMBAWA - Sebentar lagi umat Islam sedunia akan memulai menjalankan ibadah puasa. Lantas, apakah di Indonesia sendiri akan ada perbedaan untuk beberapa ormas dalam penetapan hari puasa?
Penetapan 1 ramadhan atau puasa khusus di Indonesia kemungkinan akan mulai dilaksanakan pada tanggal yang berbeda untuk Muhammadiyah dan Pemerintah.
Muhammadiyah yang telah lebih dulu menetapkan awal bulan Ramadan, mengusulkan agar sidang isbat ditiadakan, meski itu jadi acuan bagi Nahdlatul Ulama (NU) dan pemerintah dalam menentukan tanggal puasa.
Muhammadiyah merupakan organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, telah menetapkan 11 Maret 2024 sebagai awal Ramadan dan 10 April sebagai awal Syawal di tahun 1445 kalender Hijriah. Tanggal ini didapat dengan menggunakan metode hisab atau penghitungan.
Merujuk Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 1/MLM/I.0/E/2024, awal Ramadan disebut akan jatuh pada 11 Maret dalam kalender Masehi, sementara awal Syawal bakal jatuh pada 10 April.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengungkapkan, agar menghemat anggaran negara, sebaiknya sidang isbat tak lagi diperlukan.
"Dengan tidak diadakan isbat, lebih menghemat anggaran negara yang secara keuangan sedang tidak baik-baik saja," kata Abdul.
Disamping itu, Kementerian Agama menegaskan sidang isbat penting dilaksanakan sebagai bentuk kehadiran negara untuk menengahi perbedaan metode berbagai organisasi dalam menentukan awal Ramadan dan Syawal.
Nahdatul Ulama (NU) mengatakan "mustahil" untuk menghapus sidang isbat, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam sejarah Islam.
Sidang isbat sendiri, rencananya akan dilaksanakan pada 10 Maret, untuk menentukan hari pertama Ramadan versi pemerintah dan NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Ini dilakukan dengan mempertimbangkan hisab dan hasil pemantauan hilal di 134 lokasi di seluruh Indonesia.
Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki yang berpatokan pada peredaran bulan dan matahari secara hakiki atau sebenarnya, dengan kriteria wujudul hilal atau terbentuknya hilal – bulan sabit tipis yang menandai awal bulan baru.
Baca Juga: Resep Opor Ayam Kuning, Cocok Jadi Menu Makan Sahur Pertama di Bulan Ramadhan
Ini berbeda dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang menggunakan metode rukyatul hilal (rukyat) atau pemantauan hilal sebagai penentu keputusan akhir. Mudahnya, untuk menentukan awal bulan baru, hilal harus benar-benar terlihat mata.
"Nahdlatul Ulama sejak dulu menetapkan bahwa awal bulan Hijriah, termasuk Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha ditentukan dengan metode rukyatul hilal," tulis NU di situsnya.
"NU juga melakukan metode hisab, tetapi bukan keputusan akhir. Karena menurut K.H. Ghazalie Masroeri, metode hisab hanya bersifat prediktif."
Di sisi lain, pemerintah Indonesia memakai metode hisab imkanur rukyat atau visibilitas hilal.
Baca Juga: Perlu Diketahui, Ini Cara dan Adab Ziarah Kubur Kata Buya Yahya
Metode ini menggunakan penghitungan hari kalender Hijriah seperti dalam metode hisab, tapi tetap mengandalkan penampakan hilal secara langsung oleh mata untuk penetapan awal bulan.
Hilal harus berada di posisi minimal 3 derajat di atas ufuk dengan elongasi – jarak sudut bulan-matahari – minimal 6,4 derajat.
Ini sesuai dengan kesepakatan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) yang pertama diterapkan di Indonesia pada 2022.
Kementerian Agama rencananya akan menggelar sidang isbat pada 10 Maret, yang bakal dihadiri duta besar negara sahabat, perwakilan organisasi Islam, dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Komisi VIII DPR.
Baca Juga: Jelang Bulan Ramadhan, Ketersediaan Pangan Asal Ternak Terpantau Aman dan Mencukupi
Sidang ini akan membahas posisi hilal berdasarkan hisab dan hasil pemantauan hilal di 134 lokasi di seluruh Indonesia, sebelum menentukan tanggal 1 Ramadan.
Sebagai catatan, meski belum menetapkan secara resmi, Kementerian Agama dan NU sebelumnya telah memprediksi awal Ramadan akan jatuh pada 12 Maret. Ini tercantum dalam kalender Hijriah keluaran Kementerian Agama dan almanak terbitan NU.
Sementara itu, sidang isbat akan kembali digelar pada tanggal 29 Ramadan untuk menentukan awal Syawal atau tanggal hari raya Idul Fitri.
Disisi lain, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nahsir menilai, metode hisab sesungguhnya dapat memberi kepastian soal tanggal, bulan, dan tahun baru yang menjadi rujukan seluruh umat Islam.
Baca Juga: Mentan dan KSAD Sepakat Perluas Areal Tanam Melalui Pompanisasi
"Agar pasti dan bisa menjadi rujukan seluruh dunia Islam, sebaiknya untuk mengatasi perbedaan, umat Islam sedunia menyetujui adanya satu kalender Islam global tunggal," kata Haedar dikutip JS dari BBC.
Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah di Kementerian Agama, Adib, mengatakan Indonesia bukanlah negara agama ataupun sekuler. Makanya sidang isbat diperlukan sebagai wadah kebersamaan.
"Sidang isbat dibutuhkan sebagai forum bersama mengambil keputusan," kata Adib.
"Ini diperlukan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan acuan bagi umat Islam untuk mengawali puasa Ramadan dan ber-Lebaran."
Dari perbedaan-perbedaan itu, wakil presiden Ma'ruf Amin juga menegaskan, lewat video yang dipantau langsung JS dari tiktok, agar sekiranya masyarakat yang menjalankan puasa tetap konsisten saat mengikuti ketentuan Muhammadiyah maupun NU.
"Yang ikut Pemerintah ya ikut Pemerintah, kalau puasanya ikut Muhammadiyah lebaran ikut Muhammadiyah, Jangan nanti puasa ikut Pemerintah lebaranya ikut Muhammadiyah, wah itu yang tidak betul" Kata Ma'ruf Amin.***
