Network
Wartasumbawa.com – Ketua MK, Anwar Usman SH. MH hadir dalam acara penutupan Latihan Kader (LK) II tingkat nasional yang digelar oleh HMI Cabang Dompu, yang berlangsung dari 27 Mei hingga 3 Juni 2021, pada Juma’at 4 Juni 2021.
Kegiatan penutupantersebut berlangsung di Aula Pendopo Bupati Dompu pada Pukul 19.00-23.30 Wita dan turut hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Dompu, Wakil Dompu, Sekda Dompu, Ketua Pengerak PKK Kab.Dompu, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Ketua Koordinator Presidium Majelis KAHMI Daerah Kab. Dompu beserta seluruh anggotanya.
Pengurus besarta PB HMI dan anggotanya, dan seluruh pengurus HMI Cabang Dompu beserta alumni HMI dan Kader LK II yang sudah menyelesaikan Latihan Kaser
Bupati Dompu, Kader Jaelani memberikan apresiasi yang besar dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, atas dilaksanakan kegiatan LK-II HMI tingkat nasional tahun 2021 di Kabupaten Dompu.
Bupati juga menyampaikan rasa bangga dan bahagia yang medalam, dikegiatan penting ini, turut hadir tokoh nasional yang menjadi kebanggaan bagi warga masyarakat Bima dan Dompu, yakni Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, Dr. H. Anwar Usman, SH.MH.
Selanjutnya, Bupati menyampaikan harapan agar segenap Kader HMI, turut ambil bagian menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kemajuan pembangunan bangsa dan daerah. Sebagai sosok intelektual dan cerdas, kader HMI harus berperan bagi kemajuan bangsa dan daerah.
Dalam kegiatan pidato kebangsaan tersebut juga, Anwar Usman menyampaikan beberapa hal tentang tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, serta peran HMI dalam berkontribusi mencetak generasi Islam yang memiliki SDM yang unggul.
“Tugas seorang hakim itu sangat berat dan butuh komitemen serta berhati-hati dalam memutuskan sebuah perkara. Sesuai dengan UUD 1945 pada Pasal 24C, ‘Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang’.
“Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum,” ungkapnya.
