Network
JS.PIKIRAN RAKYAT - Wakil DPRD Kabupaten Bima Muhammad Aminurlah, SE menyampaikan prihatin atas kebijakan Pemerintah Daerah yang telah mengeluarkan rekomendasi Pansel dalam perekrutan direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Maman menyebut, pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebelumnya telah merekom kepada bupati Bima untuk melakukan audit tuntas mengenai PDAM.
"Sebelum dibentuk pansel PDAM, harusnya audit investigasi dulu," kata Maman selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Bima.
Baca Juga: Komisioner Bawaslu Kab. Bima Lolos Administrasi Calon Direktur PDAM, Langgar UU No 7 Tentang Pemilu
Kata Maman, audit tuntas dua delegasi, sebuah investigasi audit, review uji tuntas merupakan mekanisme sistematis untuk menitikberatkan pada proses pemeriksaan yang bertujuan agar calon investor (Pemerintah Daerah) tidak mengambil keputusan yang salah dalam berinvestasi untuk dua perusahaan daerah itu.
Setelah audit tuntas akan di restrukturisasi dilakukan yang dimana manajemen perusahaan sangat perlu dilakukan untuk Keuangan, Manajemen, Sistem, Prosedur dan Operasional perusahaan dimaksud.
Menimbang hal diatas, Maman menjelaskan bahwa Bupati, Sekda, Kabag Ekonomi dan Kabag Hukum Pemda Bima untuk membentuk segera team audit seperti rekomendasi BPK dan bukan melaksanakan Pansel untuk pergantian direktur PDAM.
Baca Juga: Pengunggahan Utang KCIC! Kompas TV Digugat, Dewan Pers: Ada Ancaman Kemerdekaan Pers Direngguk
"PDAM ini sudah tidak bisa lagi di nilai karena telah sakit, ” ungkapnya Maman.
