Network
Kementerian PANRB tentunya selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi di negeri ini dengan segala kewenangan yang kami miliki," kata Tjahjo.
Salah satu Mantan Menteri Dalam Negeri ini selalu mengingatkan kepada setiap pejabat publik dan jajaran aparatur sipil negara (ASN) harus lawan korupsi.
Korupsi harus tetap diwaspadai di antaranya perencanaan anggaran, hibah dan bansos, pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa.
Baca Juga: Sejarah dan Kumpulan Link Twibbon Hari HAM Sedunia Tahun 2021, Cocok Dibagikan ke Media Sosial
"Dalam hal memerangi korupsi, pemerintah konsisten melakukan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang digawangi oleh beberapa kementerian dan lembaga yang ada". Tegasnya
Saat ini, lanjut Tjahjo, telah ada Undang-Undang No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Regulasi ini adalah salah satu instrumen untuk memerangi korupsi, dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi garda depan. ***
