Network
Wartasumbawa.com – NTB sebagai daerah kepulauan dengan bentang laut lebih luas dari daratan membutuhkan pengawasan maksimal. Keterbatasan sumber daya membutuhkan teknologi untuk ‘memelototi’ perairan laut dalam rangka menjaga kedaulatan sekaligus potensi sumber daya alam sebagai medan pertempuran baru di era globalisasi.
Hal itu terungkap dari pertemuan Tim Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI untuk membahas rekomendasi kebijakan keamanan laut, identifikasi isu wilayah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi NTB.
Kebijakan yang komprehensif diharapkan dapat membangun sinergi para pihak dalam menjaga laut.
Baca Juga: Perdayakan Masyarakat, BNN Gelar Pelatihan Wirausaha untuk Tingkatkan Kualitas Hidup
“Hasil evaluasi Bakamla, kebijakan keamanan laut harus berkoordinasi dengan pemilik wilayah dalam hal ini pemerintah daerah agar rekomendasi yang akan disampaikan ke Presiden menjadi rumusan kebijakan yang komprehensif dan menuntaskan isu keamanan laut lokal”, ujar Kolonel Bakamla, Gontri Nopel, Kasubdit Perumusan Kebijakan Bakamla RI di ruang rapat Sekretaris Daerah NTB, pada Rabu 17 Maret 2021.
Gontri menambahkan, NTB termasuk dalam wilayah tengah laut RI yang secara nasional menjadi isu kehadiran keamanan perbatasan.
Baca Juga: Mayat Laki-laki Tanpa Identitas Ditemukan Mengapung di Sekitar Pelabuhan Sape
Luas laut yang demikian luas dengan beragam isu mulai dari kedaulatan sampai dengan isu penegakan hukum dan ekonomi dari hasil laut.
Selain menyerahkan daftar pertanyaan terkait isu keamanan dan kelautan NTB, Bakamla berharap koordinasi melalui komunikasi teknologi dapat terus ditingkatkan dalam hal pencegahan maupun penindakan.
