JURNAL SUMBAWA - Diduga Suap Menyuap terkait dengan dana hibah kelompok masyarakat yang bersumber dari APBD Jatim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah kantor dinas Pemprov Jatim di Surabaya.
Penggeledahan yang berlangsung di sejumlah kantor dinas Pemprov Jatim kawasan Jalan Gayung Kebonsari Surabaya, yang berlangsung hingga malam.
Pasalnya, penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah dinas tersebut, dikarenakan ada dugaan terhadap dana hibah yang dikelola oleh POKMAS.
Baca Juga: Sindiran Luhut Binsar Pandjaitan Soal OTT, Jubir KPK: Tudingan Menko Marves Tidak Benar
KPK mengawali penyelidikan perkara ini dengan menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 14 Desember lalu.
OTT yang dilakukan oleh KPK telah mengamankan sejumlah barang bukti, salah satunya berupa uang tunai senilai Rp1 miliar.
Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim Sahat Tua Simanjuntak, Staf Ahli Sahat di DPRD Jatim Rusdi, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sekaligus Koordiinator Pokmas Abdul Hamid, dan Koordinator Lapangan Pokmas Ilham Wahyudi alias Eeng.
Baca Juga: OTT KPK! Luhut Binsar Pandjaitan: KPK Jangan Sering Melakukan Tindakan OTT
Dalam beberapa hari terakhir, setelah menetapkan empat tersangka tersebut, KPK mengembangkan penyelidikan dengan menggeledah sejumlah ruangan di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya.
Kemudian kemarin melanjutkan penyelidikan dengan menggeledah sejumlah ruangan di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya.
Aparat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang Kamis telah menggeledah sejumlah kantor dinas Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dua kantor yang terkonfirmasi dari pihak internal Pemprov Jatim digeledah KPK adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, yang berlokasi di Jalan Gayung Kebonsari Surabaya.
Baca Juga: Profil Ricky Ham Pagawak Bupati Mamberamo yang Diburu KPK
Informasinya juga menggeledah Kantor Dinas Sosial Pemprov Jatim, yang juga berlokasi di Jalan Gayung Kebonsari Surabaya.
Namun pihak KPK hingga malam ini belum mengonfirmasi.***