Network
Wartasumbawa.com – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan akan melakukan impor beras sebanyak 1 sampai 1,5 juta ton, yang dilakukan melalui penugasan kepada Perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan tahun 2021.
Hal ini disampaikan oleh Airlangga Hertanto, Menteri Koordinator Perekonomian, pada Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021 pada 4 Maret 2021.
Tidak hanya itu, pemerintah juga mengkaji kemungkinan impor komoditas lainnya selain beras, seperti daging dan gula.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyayangkan rencana impor beras tersebut.
Baca Juga: Konferensi Kerja II PGRI Gorontalo, Guru harus siap hadapi Seleksi PPPK 2021
Menurutnya, kebijakan tersebut abai terhadap situasi pertanian dalam negeri dan akan semakin menekan petani, sebagaimana dikutip Wartasumbawa-Pikiran Rakyat dari spi.or.id pada Senin 22 Maret 2021.
“Rencana impor beras mengabaikan situasi yang tengah dihadapi oleh petani di dalam negeri. Saat ini berbagai wilayah di Indonesia akan memasuki masa panen raya. Tidak hanya itu, petani tanaman pangan khususnya padi, tengah dihadapkan pada situasi merosotnya harga gabah,” ujarnya dari Medan, Sumatera Utara.
Henry menegaskan, merosotnya harga gabah sangat merugikan petani.
“Di Tuban misalnya, harga gabah mencapai Rp3.700. Harga tersebut di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan pemerintah yakni Rp4.200. Begitu juga di beberapa wilayah lainnya seperti Banyuasin, Aceh dan Nganjuk, harga di tingkat petani berada di bawah HPP. Pemerintah seharusnya berfokus mengatasi hal ini dahulu ketimbang buru-buru merencanakan impor,” tegasnya.
