Network
JURNAL SUMBAWA - Sebanyak 35 Polisi di antaranya dinyatakan melanggar kode etik dengan merusak TKP dan barang bukti serta menghambat proses penyidikan terkait dengan kasus kematian Brigadir J.
Seperti diketahui, saat ini sudah ada empat tersangka kasus pembunuhan Brigadir J
Sementara itu, kabar terbaru, tim Inspektorat Khusus (Itsus) Polisi telah memeriksa 63 polisi.
Baca Juga: LPSK Beri Perlindungan Bharada E Sebagai Justice Collaborator Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J
35 orang Polisi dinyatakan melanggar kode etik dan merusak barang bukti.
Hal itu terjadi, seusai Irjen Ferdy Sambo membuat skenario hingga menyeret anggota kepolisian berpangkat bintang.
Seorang pakar menyebut, ada dua misi yang dijalankan Sambo dalam skenario tersebut.
Dua skenario tersebut untuk meloloskan diri dari jeratan hukum setelah membunuh Brigadir J .
Baca Juga: Peruntungan Angka Shio Hari Ini. Prediksi Shio dan Ramalan Shio Kelinci Rabu 17 Agustus 2022
Hal ini diungkapkan oleh Pakar Psikologi Forensik , Reza Indragiri Amriel.
Menurut Reza, dalam setiap kejahatan, termasuk yang dilakukan Ferdy Sambo, selalu ada dua misi.
Misi pertama adalah menyukseskan visi, sedangkan misi kedua adalah bagaimana agar bisa lepas dari jerat hukum.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Rabu 17 Agustus 2022, Pisces Hari Ini Adalah Hari yang Penting Bagi Anda
"Jadi jika visinya adalah membunuh orang, maka misi yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana memastikan bahwa usaha membunuh orang tersebut bisa terealisasi." sebutnya.
Misi kedua tidak cukup hanya menghabisi nyawa orang. Bagaimana pelaku atau para pelaku kemudian bisa lolos dari pertanggungjawaban pidana," kata Reza.
Kendati hanya dua misi, namun dalam kasus pembunuhan Brigadir J orang yang dilibatkan sangat banyak.
Oleh karena itu, Ferdy Sambo disebut Reza memiliki perencanaan yang luar biasa.
"Memang hanya dua misi saja, tapi dua misi ini membutuhkan perencanaan yang luar biasa," tambahnya.
Dari pengamatan Reza, yang paling diutamakan Ferdy Sambo adalah misi keduanya.
Yakni untuk membebaskan perbuatan kejahatannya dari pertanggungjawaban hukum.***
