Network
BBM jenis Pertalite dari harga Rp.7.650 naik menjadi Rp.10.000 per-Liter. Solar subsidi dari harga Rp.5.150 naik menjadi Rp.6.800 per-Liter dan Pertamax dari harga Rp.12.500 naik menjadi Rp.14.500 per-Liter.
"Kebijakan dan keputusan kenaikan harga BBM sampai saat ini terus disorot publik,". kata dia
Mestinya, lanjutnya Muaidin, pemerintah bisa lebih memaksimalkan pendistribusian BBM bersubsidi, agar tepat sasaran karena fakta menunjukkan 80 persen subsidi dinikmati oleh orang-orang yang tergolong mampu (kaya) dan bukan masyarakat ekonomi lemah kebawah.
Baca Juga: Jokowi Berencana Cabut PPKM, Ketua Umum PERMUNAS Dukung Covid 19 Jadi Endemi
Padahal, BBM bersubsidi diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) berjumlah 26,16 juta jiwa per bulan Maret 2022.
"Kami menilai pemberian Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) sepanjang kenaikan Harga BBM ini bukanlah kebijakan yang strategis dan tidak memberi efek terhadap adanya kemandirian masyarakat secara ekonomi. Belum lagi bahwa ketika postur APBN tidak lagi memungkinkan," Lanjutnya
Berdalih meningkatkan daya beli masyarakat dan BLT BBM lebih baik dari Subsidi BBM karena Subsidi BBM Banyak di salahgunakan dan menjadi ladang korupsi para pejabat adalah tanda ketidakmampuan negara dalam menjalan sistem pemerintahan dan pendistribusian kesejahteraan rakyat.
Baca Juga: Terkait Dugaan Ijazah Palsu Presiden Jokowi, Rektor UGM Angkat Bicara
Ditambah dengan penerapan sistem Desentralisasi yang tidak berjalan dengan baik, dan justru semakin kesini otonomi daerah hanya sebagai dalih pendistribusian kewenangan mengelola daerahnya masing masing.
Akan tetapi, pada postur dan budgeting APBD hingga RKPD nya di tetapkan standar dan indikatornya dari pusat dan tidak memberi kewenangan kepada daerah untuk merumuskan budgeting sendiri.
