Network
JURNAL SUMBAWA - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyikapi pernyataan Presiden Joko Widodo tentang kepala negara juga bisa ikut berkampanye karena ada undang-undang pemilu yang mengaturnya.
Puan menjelaskan biarlah rakyat sendiri yang menilai tentang hal tersebut.
"Biar rakyat yang menilai, sebaiknya itu, presiden itu apakah menjadi Presiden Republik Indonesia ataukah kemudian diperbolehkan untuk memihak," Ungkapnya setelah menghadiri acara memperingati Harla PPP ke-51 tahun di GOR Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu (27/01/24).
Hal ini berkenaan dengan penyataan Presiden Jokowi sebelumnya mengenai presiden boleh berkampanye untuk menjawab pertanyaan wartawan dan menganggap itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
“Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak, saya sampaikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan,” kata Joko Widodo dalam keterangan yang disampaikan melalui video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/01)
Lanjutnya sambil menunjukan kertas, "Ini saya tunjukkin (menunjukkan kertas). Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 jelas dalam pasal 299 menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas?” kata Presiden.
Disamping itu, Menurut Puan Maharani, Dari pernyataan presiden jokowi itu sangat berkaitan sekali dengan Capres dan Cawapres nomor urut 2 yang tentu saja untuk mendapatkan dukungannya. Karena mengingat Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merupakan anak sulung beliau.
Baca Juga: KPU Rilis Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 6 NTB Partai Perindo untuk Pemilu 2024
