Network
JURNAL SUMBAWA - Penjabat Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi diusung menjadi salah satu kandidat untuk maju pada Pemilihan Gubernur NTB 2024. Dengan di usungnya Pj Gubernur NTB untuk pencalonan 2024 itu, AMPI menilai telah melanggar Undang-undang.
Atas hal itu, Aliansi Masyarakat Peduli Indonesia (AMPI) melakukan aksi unjuk rasa menuntut pencopotan Pj Gubernur NTB Lalu Gita Aryadi di Kementerian didalam Negeri pada Senin 24 April lalu.
"Pj Gubernur tidak boleh maju sebagai calon Gubernur devinitif semasih dia masih menjadi Pj," kata Firdaus.
Baca Juga: Saat Pulang Mancing, Seorang Pria di Bima Mengalami Kecelakaan Hingga Patah Tulang
Firdaus mengungkapkan, Kemendagri telah menegaskan bahwa Pj gubernur diperbolehkan maju sebagai calon gubernur definitif bila melepaskan jabatannya sebagai Pj Gubernur NTB.
Berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor satu tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, menjadi pasal 7 ayat (2) huruf q calon Gubernur dan Wakil Gubernur , dst.”
"Paslon atau orang tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota, jika menginginkan maju di Pilgub atau Pilbub, Pilwalkot. Maka harus mundur sebelum tahapan pilkada dimulai, untuk menjaga netralitas ASN dan birokrasi yang berjalan," tegasnya dia.
Baca Juga: Pejabat Tinggi di Bima Kuasai Aset Daerah Secara Pribadi, Ternyata Sudah Dibangun Rumah
Untuk itu, Firdaus kembali menegaskan dan meminta kepada Kemendagri untuk mencopot H. Lalu Gita Ariadi Sebagai PJ. Gubernur NTB.
