Network
JURNAL SUMBAWA - Penjabat Wali kota bima, H. Mohammad Rum pimpin rapat koordinasi (Rakor) untuk mengantisipasi potensi luapan banjir dari sungai Padolo saat pelaksanaan hari pencoblosan pada Pemilu 2024. Rakor tersebut digelar di Ruang Rapat Wali kota bima dan dihadiri oleh Badan Wilayah Sungai (BWS) dan PT Waskita NT 1, Senin 12 Februari 2024.
Dalam rapat tersebut, Pj. Wali kota bima membahas terkait rencana percepatan penanganan program normalisasi sungai dan penguatan tanggul DAS Padolo yang dilaksanakan oleh BWS dan PT Waskita NT 1.
Proyek tersebut mengalami beberapa kendala, terutama terkait penolakan dari sebagian warga terhadap penggunaan lahan untuk area pembangunan dan akses jalan masuknya peralatan berat maupun kendaraan material.
Baca Juga: Transaksi Narkoba Jenis Sabu di Minggu Tenang Pemilu 2024, Polisi Ringkus Pria Asal Dompu
Oleh karena itu, H. Mohammad Rum meminta kepada pihak terkait untuk segera menuntaskan masalah pembebasan lahan untuk area normalisasi sungai guna memastikan kelancaran program tersebut.
Penjabat walikota bima itu menegaskan, langkah konkret yang dapat diambil saat ini adalah meminimalisir dampak banjir di wilayah hilir. Hal ini disebabkan karena penanganan kerusakan lingkungan di wilayah hulu membutuhkan rentang waktu yang panjang dan lama.
Menurutnya, hal ini dibutuhkan tindakan cepat untuk mencegah kejadian luapan banjir yang berulang dan berdampak lebih besar bagi warga di sekitar aliran sungai Padolo. Ini menunjukkan kesadaran akan urgensi perlunya tindakan segera untuk melindungi masyarakat dari risiko banjir yang dapat terjadi secara berulang.
Baca Juga: Kertas Surat Suara Rusak Pemilu 2024 di Musnahkan
"Saya harap beberapa warga yang masih keberatan lahannya digunakan untuk area penataan normalisasi sungai agar segera mendukung berbagai upaya pemerintah dalam meminimalisir kejadian luapan banjir," kata Penjabat walikota bima itu
