Network
JURNAL SUMBAWA - Anjlok nya harga jagung membuat reaksi petani jagung di Daerah Kabupaten Bima, pasalnya, ratusan masyarakat Kabupaten Bima melakukan aksi unjuk rasa tuntut Pemerintah Daerah untuk menstabilkan harga jagung tersebut.
Atas desakan masyarakat itu, Pemerintah Daerah melalui Kabag Prokopim Setda Suryadin mengatakanbahwa Pemda Bima tidak punya kewenangan atas hal demikian.
Namun, katanya, hal tersebut merupakan tanggung jawab Badan Pangan Nasional (BND) dan Kementerian Pertanian (Kementan).
Baca Juga: Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Rapat Koordinasi Terkait Harga Jagung yang Anjlok
"Terkait harga komoditi jagung ini bukan kewenangan Pemerintah Daerah, tapi itu kewenangan BPN dan Kementan," kata Suryadin Rabu 17 April 2024.
Selain itu, Pemda Bima juga telah menyerap aspirasi dari petani jagung, Pemda Bima langsung melaksanakan rapat koordinasi dengan beberapa pihak.
Pemerintah Daerah telah melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama sejumlah pihak untuk menemukan solusi atas permasalahan harga jagung.
Baca Juga: Kasus Bunuh Diri di Lombok Tengah, Pihak Keluarga Korban Menolak Otopsi
Rapat Koordinasi tersebut dilangsungkan di ruang rapat Wakil Bupati Bima, kemudian dihadiri langsung oleh dua perusahaan pembeli jagung yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bima.
Selain itu, rakor itu juga dihadiri pula oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Pertanian, Diskoperindag, Dinas Ketahanan Pangan. Termasuk melibatkan unsur-unsur lain seperti TNI/Polri.
"Tindak lanjuti keresahan petani, kami langsung Rakor bersama sejumlah OPD di ruang rapat Wakil Bupati Bima," tuturnya dia.
Baca Juga: Infinix GT20 Pro: Ponsel Handal Spek Dewa, Dibanderol Murah, Cocok Untuk Kaum Muda Masa Kini
Suryadin mengungkapkan, hasil Rakor telah disampaikan ke Kementan dengan meminta agar harga jagung dinaikkan sesuai keinginan para petani. Keinginan petani itu diharapkan dapat diakomodir oleh Kementan.
"Sudah kami Surati sampai ke Kementan, semoga harapan petani diterima," bebernya.
Sementara itu, terhadap para petani yang berunjuk rasa yang menyampaikan aspirasi agar tidak bertindak anarkis seperti blokade jalan. Karena hal demikian dapat mengganggu pengendara yang sedang melintas.
Baca Juga: Setelah Dideklarasi Dukungan Maju di Pilkada NTB, LPB Elektabilitas Makin Meningkat
"Kami pahami kondisi masyarakat. Silakan saja sampaikan aspirasi, asal tidak blokade jalan yang dapat mengganggu aktivitas lalu lintas," jelasnya ***
