Network
JURNAL SUMBAWA - Kasus Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Komite Koordinasi Nasional Pencegahan memutuskan untuk membentuk tim gabungan (Satgas)
Pembentukan Tim Satgas tersebut guna menindaklanjuti transaksi janggal Rp 349,87 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Mahfud MD menyebut tim gabungan atau satgas akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Bareskrim Polri, Pidsus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan OJK, BIN dan Kemenkopolhukam.
Baca Juga: Cek Fakta Pj Gubernur DKI Heru Budi Tersandung Kasus Korupsi Rp349 Triliun
Komite TPPU akan melakukan case building dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar yakni Rp 189,27 triliun. Nilai itu terkait transaksi janggal khusus di Bea dan Cukai.
"Komite dan tim gabungan atau Satgas akan bekerja secara profesional transparan dan akuntabel," Kata Mahfud MD
Mahfud MD mengatakan tidak ada perbedaan data antara yang disampaikan dirinya dengan Sri Mulyani terkait transaksi janggal Rp 349 triliun.
Pasalnya sumber data yang disampaikan sama yaitu data agregat Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK tahun 2009-2023, terlihat berbeda karena cara klasifikasi dan penyajian datanya.
"Keseluruhan LHA/LHP mencapai 300 surat dengan total nilai transaksi agregat Rp 349.874.187.502.987. Kemenko Polhukam mencantumkan semua LHA/LHP yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan baik LHA/LHP yang dikirimkan ke Kemenkeu, maupun LHA/LHP yang dikirimkan ke APH terkait dengan pegawai Kemenkeu dengan membaginya menjadi 3 cluster. Sedangkan Kemenkeu hanya mencantumkan LHA/LHP yang diterima, tidak mencantumkan LHA/LHP yang dikirimkan ke APH yang terkait pegawai Kemenkeu," ungkapnya ia.
Selain Mahfud MD dan Sri Mulyani, pertemuan itu juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.
Sebelumnya Menkopolhukam Mahfud MD yang juga sebagai Ketua Komite Nasional TPPU usai menggelar rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta Pusat, Senin 10 April 2023.
Baca Juga: Bupati Miranti Ditetapkan Tersangka Dalam Tiga Klaster Kasus Berbeda, KPK Sita Uang 26 Miliar
Ia menjelaskan, untuk menindaklanjuti keseluruhan kasus ini harus dibuat Satgas khusus
"Komite akan segera membentuk tim gabungan atau Satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA (laporan hasil analisis), LHP (laporan hasil pemeriksaan) dengan nilai agregat sebesar lebih dari Rp 349 triliun dengan melakukan case building (membangun kasus dari awal)," kata Mahfud.***
