Network
Wartasumbawa - Kebijakan pemerintah terkait impor beras di tengah masyarakat indonesia melakukan panen raya mendapatkan respon dari Asosiasi petani dari Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional.
Bahkan kebijakan tersebut terkesan tidak memperhatikan dampaknya terhadap masa depan petani nasional.
Pengkajian kembali terhadap rencana impor tersebut adalah hal mutlak yang harus di lakukan sebab keberadaan negara hari adalah untuk menjamin hak hak petani yang semestinya mendapatkan harga yang layak setelah proses panen.
Baca Juga: Gelar Musyawarah, KOHATI Usung tema ‘Wujudkan Dompu Berakhlakul Kharimah’
"Sehubungan dengan adanya rencana impor komoditi beras, KTNA meminta pemerintah meninjau dan mengkaji ulang kebijakan impor beras," kata Sekretaris Jenderal KTNA Yadi Sofyan Noor dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin. Dikutip warta.sumbawa.pikiran-rakyat.com dari antaranews.com.
Perjuangan para petani selama proses pemilihan bibit, proses tanam, di tambah dengan harga pupuk yang semakin mahal itupun dengan pupuk yang sangat terbatas yang di dapat oleh petani di penjulan pupuk. mestinya Hal hal yang sederhana semacam itu perlu di pikirkan oleh negara
Petani sudah sudah sangat sering di jadikan imbas dari kebijakan pemerintah yang tidak mengakomodir suara dari bawah.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan berdampak penurunan harga jual hasil panen padi petani serta membuat mental petani tertekan karena merasa kurang dihargai jerih payahnya selama ini.
Dia mengatakan para petani telah berusaha memanfaatkan waktu, tenaga, dan modal usahanya, untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dalam rangka mengantisipasi kelangkaan pangan. Lanjut yadi.
