JS.PIKIRAN RAKYAT - Penurunan stunting merupakan persoalan penting yang mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Pusat.
Di tahun 2023, terdapat anggaran sebesar Rp205 miliar untuk Kementerian Kesehatan dan anggaran Rp54 miliar yang disalurkan melalui BKKBN untuk membantu para balita di Indonesia mendapat suplementasi gizi mikro, ibu hamil mendapatkan makanan tambahan, termasuk pelatihan tenaga kesehatan.
Di ibu kota Indonesia, DKI Jakarta, kontribusi belanja negara pada tahun 2022 untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem, stunting, dan ketahanan pangan mencapai Rp10,22 triliun yang terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp1,34 triliun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp8,88 triliun.
Baca Juga: Kemenag, Cegah Stanting dengan Bimbingan Perkawinan
Berbagai upaya telah pemerintah lakukan untuk menanggulangi persoalan di atas, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), pembuatan beras fortifikasi FS nutri rice untuk percepatan penurunan stunting, edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya memenuhi hak anak, serta membangun Sentra-sentra perdagangan (sentra beras, daging dan lain-lain).
Sebagaimana diketahui, prevalensi stunting Jakarta di cakupan nasional berada di posisi kedua terendah setelah Bali.
Berdasarkan data BKKBN, dari sekitar 790 ribu balita di DKI, 14 persen prevalensinya dikonfirmasi stunting. Artinya, sekitar 110 ribu balita stunting.
Baca Juga: Cegah Stunting, Danone Gencarkan Program Isi Piringku Untuk Penuhi Gizi Anak
Pemberian bantuan seperti makanan tambahan guna mencegah stunting pun terus dilakukan oleh pemprov Jakarta.
Selain bantuan PMT, bantuan yang diberikan lainnya yang diberikan biasanya berupa Kartu Jakarta Sehat (KJS), subsidi pangan, hingga Kartu Jakarta Anak (KJA). Bantuan tersebut cukup efektif membantu masyarakat yang membutuhkan.
Meski demikian, penyaluran program tersebut masih terkesan tidak merata. Tidak sedikit pula masyarakat yang tidak menerima, atau menerima tapi hanya selama 2 -3 bulan saja.
Baca Juga: Bahaya Konsumsi Produk Kental Manis Untuk Anak Akan Berakibat Gizi Buruk dan Stunting
Padahal, program makanan tambahan seharusnya diterima balita hingga berdasarkan pengukuran tinggi badan berat badan sudah kembali normal.
Masiroh misalnya, warga Pejaten Barat ini mengaku hanya mendapat bantuan stunting selama 3 bulan saja, dan kemudian bantuan tersebut dihentikan oleh pihak puskesmas dan pihak kelurahan setempat. Padahal, anaknya yang belum berusia 2 tahun terdeteksi stunting.
Masiroh hanya mendapatkan bantuan dari bulan Oktober - Desember 2022 saja. "Tiga bulan pertama saja, habis itu dari awal 2023 sampai sekarang belum dapat bantuan lagi." Ujarnya saat ditemui beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Pemkab Sigi, Bulog Sediakan Pangan Bergizi Cegah Stunting
Bantuan yang didapatkan dari pemerintah setempat yakni susu bubuk dan biskuit.
"Sebelum dapat bantuan, saya berikan kental manis kepada anak saya untuk di minum. Saya gak mampu untuk beli susu selain kental manis, sedangkan anak saya kondisinya seperti ini (stunting)," tuturnya.
Lebih lanjut Masiroh mengatakan setelah mendapat bantuan, sang anak mengalami kenaikan berat badan.
Hal tersebut kemudian menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Masiroh dan suami yang hanya seorang buruh konveksi.
Sayangnya, program bantuan makanan untuk sang anak itu kini terhenti, Masiroh sendiri tidak mengetahui alasannya.
Baca Juga: Peduli, Pertamina Bersama Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Tekan Kasus Balita Stunting
Masiroh dan suami kembali dihantu kekhawatiran, sebab sang anak mengalami penurunan berat badan. Saat ini beratnya hanya 9 kilogram.
"Saya juga sempat bingung ya pas dia (Kevin) beratnya turun. Bingung ngakalinnya gimana, karena saya tidak mampu untuk membeli produk susu yang didapatkan dari bantuan PMT tersebut. Buat sehari-hari saja sudah susah, ini ditambah harus membeli tambahan asupan makanan untuk anak saya," Jelas Masiroh.***