JURNAL SUMBAWA - Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi di hotel Jakarta Selatan pada Senin 18 Desember 2023.
Tak hanya di Jakarta, KPK juga melakukan operasi tangkap tangan di Ternate, Maluku Utara sejumlah pejabat dan pihak swasta.
"Disejumlah tempat KPK melakukan OTT," kata jubir KPK Ali Fikri Selasa 19 Desember 2023.
Baca Juga: Pengembangan Kasus Korupsi Mantan Wali Kota Bima, KPK Periksa PJ. Gubernur NTB
Kata Ali, dalam penindakan OTT KPK tersebut KPK telah mengamankan 15 orang yang terdiri dari Gubernur Maluku Utara dan beberapa pejabat di lingkungan pemerintah provinsi Maluku Utara, dan pihak swasta.
Penangkapan terhadap sejumlah pejabat ataupun pihak swasta dikarenakan dugaan suap menyuap jual beli jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa.
"OTT ini berkaitan dengan jual beli jabatan dan pengadaan barang dan jasa," jelasnya
Menurutnya, OTT yang dilakukan KPK bisa saja akan bertambah dalam waktu yang tidak ditentukan. "Jumlah yang ditangkap tentu bisa saja nanti bertambah," kata Ali Fikri.
Baca Juga: Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden, Polemik Dinasti Politik Hingga Dilaporkan ke KPK
Seluruh orang yang diamankan tengah menjalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status para pihak yang diamankan. "Selengkapnya akan kami sampaikan setelah memastikan seluruh proses kegiatan selesai," ujar Ali.
Lebih lanjut, Ali membenarkan dilakukan upaya penggeledahan di rumah jabatan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate pada Senin kemarin.
Namun, belum diketahui apa saja yang disita tim penyelidik dan penyidik KPK dari rumah dinas tersebut.
Baca Juga: Sejarah Keturunan Bangsa Israel,Sampai Pada Muncul Istilah Yahudi.
Selain kediaman Gubernur Maluku Utara, penyidik dan penyelidik KPK menggeledah sejumlah lokasi lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yakni, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Kemudian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), termasuk ruang kerja Abdul Gani Kasuba di Sofifi, Maluku Utara.***