JURNAL SUMBAWA - Masa jabatan Kades diperpanjang 8 tahun atau maksimal 2 Periode. Revisi Undang-undang tentang Desa tersebut dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Lalu berapakah gaji Kepala Desa serta perangkat nya bila masa jabatan kades menjadi 8 tahun?
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan juga telah mengatur besaran gaji kades.
Baca Juga: Kecelakaan Helikopter, Mantan Presiden Tewas Tiga Penumpang Lainnya Mengalami Cedera
Pada pasal 81 ayat 2(a) tertulis besaran penghasilan tetap yang diterima kepala desa paling sedikit Rp 2.426.640 atau setara 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II/A.
Sementara itu, sekretaris desa menerima gaji paling sedikit Rp 2.224.420 atau setara 110% dari gaji pokok PNS golongan II/A.
Untuk perangkat desa lainnya, besaran gaji yang diterima paling sedikit Rp 2.022.200 atau setara 100% dari gaji pokok PNS golongan II/A.
Baca Juga: Tiga Bandar Sabu Dikarengkeng Dengan Barang Bukti 15, 94 gram Sabu
Penghasilan tetap yang diterima kepala desa hingga perangkat desa ini dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
Adapun tunjangan yang diterima oleh kepala desa, yakni tanah pengelolaan desa. Sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 11 tahun 2019 pasal 100, dana pengelola desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% untuk belanja desa dan 30% untuk gaji hingga tunjangan pemerintah desa.
Diberitakan sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat menyetujui revisi Undang-Undang (UU) tentang Desa.
Baca Juga: Jalin Hubungan Terlarang Sebar Video Pacar yang Tak Senonoh, Pemuda di Bima Ditangkap Polisi
Dalam kesepakatan tersebut, salah satu poin yang direvisi yakni masa jabatan kepala desa (kades) menjadi 8 tahun maksimal 2 periode.
"Badan Legislasi DPR dan Kemendagri telah menerima dan persetujuan tingkat I revisi Undang-Undang Desa. Salah satu poin krusial adalah masa jabatan kepala desa adalah 8 tahun maksimal 2 periode," kata Baleg DPR Achmad Baidowi pada Selasa 6 Februari 2024.
"Saya selaku ketua panja tadi memimpin rapat di Baleg dan diputus, diterima semuanya," sambungnya.***