Network
Ia mengatakan, adanya DBH kepala sawit tersebut merupakan langkah positif dari pemerintah untuk membangkitkan perekonomian daerah.
"DBH sawit sebagai langkah positif untuk memperkuat konsep desentralisasi yang akan semakin menggairahkan perekonomian dan pembangunan daerah," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat PB HMI MPO, Fajri berharap pelaksanaan UU HKPD tersebut dapat terealisasikan secepatnya.
"Kita tentu berharap semangat gubernur dari daerah penghasil sawit se-Indonesia diaprove baik oleh Komisi XI DPR RI dan Buk Menteri Keuangan," terangnya.
"Agar sinergis, bergerak cepat memfinalkan produk hukum yang diperlukan sehingga dapat direalisasikan segera," sambungnya.***
