Network
JS.PUKIRAN RAKYAT - Proyek Sirkuit Mandalika menumpuk hutang Rp4,6 Triliun dan WSBK Indonesia terancam dicoret.
Sejumlah cara akan dilakukan untuk menyelesaikan utang di Sirkuit Mandalika. Salah satunya adalah menjual WSBK atau World Superbike. WSBK di Sirkuit Mandalika akan dicoret dari event balap
Pasalnya, alih-alih memberi keuntungan, WSBK di Sirkuit Mandalika menimbulkan kerugian. Kerugian pelaksanaan WSBK Sirkuit Mandalika disebut mencapai Rp100 miliar.
Baca Juga: Kekhawatiran Kapolda NTB di Event MotoGP Mandalika, Banyak Kendala yang Dihadapi Pihak Kepolisian
Pemerintah akan mencari balapan lain yang dianggap bisa lebih menguntungkan untuk Sirkuit Mandalika.
"Hanya saja nanti price nya akan kita review terlebih dahulu. Karena saat ini price yang ditawarkan itu harganya tiga kali lipat lebih mahal dari kalau kita beli lahan di sana, jadi tidak ada investor yang masuk," tuturnya Direktur Utama InJourney selaku penanggung jawab Sirkuit Mandalika.
WSBK adalah kejuaraan balap sepeda motor internasional yang diakui Federasi Internasional Motor (FIM). WSBK didirikan pada 1988 dan menjadi platform untuk balapan sepeda motor produksi di seluruh dunia.
Baca Juga: Siapa Dibalik Sukses Sirkuit Mandalika? Ternyata Ini yang Mendanainya
Dalam kejuaraan ini, tim dan pembalap bersaing menggunakan sepeda motor yang berasal dari pabrikan sepeda motor yang tersedia untuk umum. Ini berarti bahwa sepeda motor yang digunakan dalam WSBK adalah sepeda motor produksi massal yang dimodifikasi untuk meningkatkan kinerja
WSBK terdiri dari serangkaian balapan yang diadakan di berbagai sirkuit di seluruh dunia. Setiap seri terdiri dari dua balapan, yang dikenal sebagai Race 1 dan Race 2. Kejuaraan ini melibatkan beberapa tim dan pembalap terbaik di dunia, termasuk pabrikan seperti Ducati, Kawasaki, Yamaha, dan lainnya.
WSBK telah menjadi ajang yang sangat populer bagi para penggemar balap sepeda motor karena aksi balap yang intens dan persaingan ketat antara pembalap-pembalap terbaik di dunia
WSBK adalah balapan motor yang diproduksi massal. WSBK adalah kejuaraan balap sepeda motor internasional yang diakui Federasi Internasional Motor (FIM). WSBK didirikan pada 1988 dan menjadi platform untuk balapan sepeda motor pabrikan di seluruh dunia.
Baca Juga: Aspal Sirkuit Mandalika Cukup Membahayakan, Ragam Komentar Harus Dilakukan Pengaspalan Ulang
Dalam WSBK, tim dan pembalap bersaing menggunakan sepeda motor yang berasal dari pabrikan sepeda motor yang tersedia untuk umum. Artinya, sepeda motor yang digunakan dalam WSBK adalah sepeda motor produksi massal yang dimodifikasi untuk meningkatkan kinerja.
WSBK terdiri atas serangkaian balapan yang diadakan di berbagai sirkuit di seluruh dunia. Setiap seri terdiri atas dua balapan yang dikenal sebagai Race 1 dan Race 2. Kejuaraan ini melibatkan beberapa tim dan pembalap terbaik di dunia seperti Ducati, Kawasaki, dan Yamaha
WSBK telah menjadi ajang yang sangat populer bagi para penggemar balap sepeda motor karena aksi balap yang intens dan persaingan ketat antara pembalap-pembalap terbaik di dunia.
Disisi lain, terungkap fakta bahwa pemerintah memiliki utang yang menumpuk di Sirkuit Mandalika. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama InJourney selaku penanggung jawab Sirkuit Mandalika, Dony Oskaria.
Baca Juga: Jusuf Hamka Tagih Hutang di Pemerintah, Sri Mulyani Buka Suara
Dony menyatakan bahwa saat ini, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau biasa disebut ITDC mengajukan penyertaan modal negara (PMN). Hal itu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan utang di Sirkuit Mandalika yang masih menumpuk.
Dijelaskan bahwa utang di Sirkuit Mandalika terbagai menjadi dua kondisi. Ada utang jangka pendek (short term) sebesar Rp1,2 triliun. Ada utang jangka panjang (long term) Rp3,4 triliun.
InJourney kesulitan membayar utang-utang yang menumpuk di Sirkuit Mandalika tersebut.
"Terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban short term ini. Di antaranya untuk bayar pembangunan Grand Stand, VIP Village, dan kebutuhan modal kerja untuk penyelenggaraan event," ujar Doni menyatakan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan komisi VI DPR RI pada Rabu, 14 Juni 2023.***
