Network
JURNAL SUMBAWA - Tinggal dua hari lagi Indonesia akan menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024. Pada Pemilu kali ini, warga yang berhak memilih akan mendapatkan lima lembar kertas suara, yakni Presiden – Calon Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Namun, pesta demokrasi kali ini dinilai masih sangat kurang melibatkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia, seperti penyadang disabilitas yang seharusnya masing-masing mendapatkan hak pilih.
Menurut data BPS tahun 2022, terdapat sedikitnya 17 juta penyandang disabilitas dalam usia produktif. Namun berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), hanya sekitar 1,1 juta penyandang disabilitas yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.
"Dari data ini, muncul dugaan bahwa dalam menjaring penyandang disabilitas sebagai pemilih belum secara maksimal dilakukan," kata Komisioner Komnas Disabilitas RI, Kikin P. Tarigan
Pada Pemilu sebelumnya, sejumlah penyandang disabilitas memang sudah dapat menyalurkan suara secara independen tanpa intervensi dari pihak mana pun. Namun, jumlahnya belum maksimal.
Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, ujar Kikin.
Selain itu, penyandang disabilitas mental dan intelektual sering kali tidak punya kesempatan memilih karena minimnya sosialisasi dan dampingan.
Kemudian penyandang tuli kesulitan akses informasi. Minimnya akses diakui Ika Irawan, penyandang tuli yang juga Ketua Tim Bisindo dan Aksesibilitas (TIBA) yang mengadvokasi hak-hak penyandang tuli. Ika menyebut bahwa hingga kini, di wilayah tempatnya tinggal, hampir tidak ada sosialisasi pemilu sama sekali.
