Network
JURNAL SUMBAWA - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tanah Eks Jaminan selama beberapa tahun terakhir ini, jarang terekspos dan terurai oleh pemerintah Daerah.
Disisi lain, lembaga legislatif (DPRD) kabupaten Bima terkesan tutup mata atas kondisi ini.
Akibat hal tersebut, dua pegiat yang terkenal kritis dan selalu memberikan kritikan atas kebijakan daerah, angkat bicara atas kondisi yang terjadi.
Baca Juga: Modus Minta Tolong! Pelajar di Bima Dijambret Motornya
Syamsul Rizal Asal desa Bolo kecamatan Madapangga, menyatakan kalau dari awal pasca akan dibuka pelelangan tanah eks jaminan selalu diungkap target PAD diangka 6-8 Milyar. Akan tetapi, setelah dilakukan pelelangan informasi itu hilang bagai ditelan bumi.
Disatu sisi, sering disuarakan oleh pegiat baik itu LSM dan wartawan melalui pemberitaan bahwa diduga ada mafia di dinas BPKAD dan masih terniat pernyataan dewan beberapa waktu lalu bahwa SOP pelelangan tanah dilanggar.
"Saya berharap Pihak Aparat Penegak Hukum (APH) menyelidiki hal ini. Pasalnya, kuat indikasi dugaan korupsi dibalik pelelangan tanah eks jaminan, " tuturnya Syamsul Rizal.
"Apalagi di wilayah kecamatan Bolo kemarin, ada indikasi kader partai penguasa adalah biang diduga mafia tanah eks jaminan yang selama beberapa tahun terakhir ini," tambahnya.
