Network
JURNAL SUMBAWA - Penggeledahan Kantor walikota bima oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan publik terkait dengan adanya dugaan korupsi yang ada ditubuh pemerintah Kota Bima.
Penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup mengagetkan masyarakat Bima pada umumnya, bahkan netizen pun ikut nimbrung terhadap peristiwa yang terjadi.
H. Muhamad Lutfi, SE selaku walikota bima Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkapkan, dirinya sadar akan hukum. Ia meminta, pemerintah Kota Bima dibawah naungannya harus kooperatif terhadap apa yang dilakukan KPK.
Baca Juga: Kantor Walikota Bima Dimasuki KPK, Netizen Malah Sebut Gempa 8,9 Berpusat di Kantor Walikota Bima
Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Saya dukung langkah-langkah KPK," ungkapnya walikota bima yang disapa HML Selasa, 29 Agustus 2023.
HML mengungkapkan, sebagai pemerintah yang baik, maka harus taat terhadap hukum yang berlaku. "Kita harus taat terhadap hukum yang berlaku," bebernya walikota bima itu.
HML juga tidak berandai-andai terkait pemanggilan KPK itu. Dirinya akan taat terhadap supermasi yang berlaku.
Baca Juga: Penyelidikan Kasus Korupsi! KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Walikota Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Selasa 29 Agustus 2023 sekitar pukul 08:24 WIB
