Network
JURNAL SUMBAWA - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima sambangi kantor penjabat walikota bima untuk menyampaikan persoalan yang terjadi di ruang lingkup daerah Kota Bima.
Pasalnya, HMI Cabang Bima telah melakukan aksi dua kali didepan kantor penjabat walikota bima terkait dengan beberapa persoalan yang belum kunjung ditangani oleh Pemkot. Namun, di aksi pertamanya, Pj walikota bima tidak ada di kantornya.
"Saat kita aksi jilid pertama tidak ada Pj walikota bima di kantornya," kata Fitrah Ketum HMI Cabang Bima Selasa 10 Oktober 2023.
Baca Juga: Mirna Salihin Meninggal Diduga Diracuni Kopi Sianida, Ahli Forensik Tidak Temukan Tiosianat
Fitrah menjelaskan, aksi yang dilakukan HMI Cabang Bima tersebut meminta Pj walikota bima agar mengevaluasi dan menertibkan beberapa persoalan yang terjadi di Kota Bima seperti krisis air hingga galian c.
Menurutnya, izin seluruh galian c yang ada di Kota Bima tidak sesuai dengan Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Kemudian pelaksanaan Undang-undang tersebut diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di poin ke 4 Batuan, antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug tegasnya Senin 09 Oktober 2023.
"Ini harus cepat ditangani oleh Pj walikota bima, termasuk masalah krisis air," jelasnya Wardiansyah.
Baca Juga: Hotman Paris Sebut Kasus Jessica Tak Memenuhi Dua Alat Bukti, Hakim Tak Boleh Mendahului
Tak hanya itu, kata Fitrah, tata ruang birokrasi di Pemkot juga dinilai tidak berdampak pada percepatan pembangunan daerah, hingga pada kenaikan harga pangan dalam hal ini beras juga sangat mencekik masyarakat yang ekonominya renda.
