Network
Wartasumbawa.com — Kepala HAM PBB Michelle Bachelet mengatakan pemerintah militer 'bertanggung jawab tunggal' atas kekerasan dan 'harus dimintai pertanggungjawaban'.
Kepala hak asasi manusia PBB telah memperingatkan bahwa kekerasan meningkat di seluruh Myanmar, mengecam pemerintah militer negara itu karena "sangat bertanggung jawab" atas "bencana hak asasi manusia".
Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan pada hari Jumat, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet mengatakan beberapa laporan menunjukkan bahwa konflik bersenjata terus berlanjut, termasuk di negara bagian Kayah, Chin dan Kachin, dengan kekerasan yang sangat intens di daerah-daerah dengan kelompok etnis dan agama minoritas yang signifikan.
“Tampaknya tidak ada upaya ke arah de-eskalasi melainkan peningkatan pasukan di daerah-daerah utama, bertentangan dengan komitmen militer yang dibuat untuk ASEAN untuk menghentikan kekerasan,” kata Bachelet, mengacu pada blok regional 10 anggota.
“Hanya dalam waktu empat bulan, Myanmar telah berubah dari demokrasi yang rapuh menjadi bencana hak asasi manusia,” tambah Bachelet. “Kepemimpinan militer bertanggung jawab penuh atas krisis ini, dan harus dimintai pertanggungjawaban.”
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah memimpin upaya diplomatik internasional utama untuk menemukan jalan keluar dari krisis di Myanmar, sejak negara itu dilemparkan ke dalam kekacauan politik menyusul kudeta militer yang menggulingkan pemerintah terpilih secara demokratis Aung San Suu Kyi pada Februari. 1.
Powergrab militer melancarkan protes pro-demokrasi setiap hari yang telah dipenuhi oleh tindakan keras keamanan berdarah, serta serangan yang melumpuhkan ekonomi negara dan pertempuran di perbatasan antara angkatan bersenjata dan kelompok bersenjata etnis minoritas.
Mediasi ASEAN sejauh ini hanya membuat sedikit kemajuan. Pekan lalu, dua utusan dari blok tersebut mengunjungi Myanmar dan bertemu dengan pejabat tinggi pemerintah militer, termasuk kepala militer Min Aung Hlaing.
Perjalanan itu dikritik oleh kelompok-kelompok pro-demokrasi, yang mengatakan mereka dilarang, sebagaimana dikutip Wartasumbawa-Pikiran Rakyat dari Aljazeera pada 12 Juni 2021.
