Network
Wartasumbawa.com – setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan sejumlah berkas dan alat bukti, Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menahan mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) NTB Husnul Fauzi yang menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan benih jagung tahun 2017.
Perihal penahan Kadistanbun tersebut di sampikan oleh Pelaksana Harian (Plh) Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB M. Aria Rosyid di Mataram, Senin, mengatakan, penahanan tersangka dilakukan untuk mencegah agar yang bersangkutan tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti kasus tersebut.
"Makanya tim dari penyidik pidana khusus pada hari ini melakukan penahanan tersangka," kata Aria didampingi Kasi Penyidik Pidsus Kejati NTB Agus. Dilansir dari AntaraNtb pada Selasa, 13 April 2021.
Posisi strategis sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) proyek, Husnul Fauzi ditahan bersama dua tersangka lainnya, yakni IWW yang berperan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek jagung tahun 2017 dan juga direktur pelaksana proyek dari PT. WBS, berinisial LIH.
Terhitung hari ini, Senin (12/4), Aria menegaskan bahwa ketiganya menjadi tahanan titipan jaksa di Rumah Tahanan (Rutan) Polda NTB.
"Ketiganya kita tahan di Rutan Polda NTB untuk 20 hari ke depan. Nanti bisa diperpanjang 30 hari dan juga perpanjangan 40 hari oleh pengadilan," ujarnya.
Untuk tersangka berinisial AP, direktur pelaksana proyek dari PT. SAM yang tidak hadir untuk panggilan keduanya sebagai tersangka, Aria mengungkan bahwa yang bersangkutan kembali dinyatakan positif COVID-19.
"Keterangan yang menyatakan AP kembali positif COVID-19 itu diserahkan pengacaranya. Ada surat keterangan yang menyatakan dia kembali positif COVID-19 dari RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kota Mataram," ucap dia.
Sebelum akhirnya menjadi tahanan titipan jaksa, ketiganya sempat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Tes cepat antigen menjadi rangkaian penyidik kejaksaan dalam pemeriksaannya. Hasil tes menyatakan ketiganya negatif COVID-19.
Dari pantauan, ketiganya dibawa ke Rutan Polda NTB dengan kendaraan tahanan milik kejaksaan. Giat tersebut berlangsung sekitar pukul 17.30 Wita.
Empat tersangka dalam kasus ini disangkakan Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.
Dalam proses penyidikan, telah muncul kerugian negara hasil perhitungan mandiri penyidik. Nilainya mencapai Rp15,45 miliar.
Angka Rp15,45 miliar itu muncul dari jumlah benih tidak bersertifikat dan gagal tanam. Munculnya angka tersebut dari pengadaan yang dilaksanakan oleh dua perusahaan swasta yang berperan sebagai pelaksana proyek atau penyedia benih.
Dalam rinciannya, kerugian negara dari PT. WBS muncul angka Rp7 miliar. Kemudian dari PT. SAM Rp8,45 miliar.
Dari hasil penyidikan yang dilakukan sejak Oktober 2020 lalu, penyidik kemudian memastikan bahwa munculnya kerugian negara yang cukup besar itu diduga akibat ulah para tersangka (Dhimas Budi Pratama/AntaraNtb)***
