Network
JURNAL SUMBAWA - Juru Bicara PKS Muhammad Iqbal menyebutkan bahwa jika Pemerintah ngotot pindah Ibu Kota maka akan banyak kasus ‘Layangan Putus’ perselingkuhan dan bahkan perceraian.
Diketahui bahwa Pemerintah dan DPR saat ini sedang membahas RUU Ibu Kota Negara (IKN), PKS dengan tegas menolak pemindahan ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.
Pemilihan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara dinilai terlalu terburu-buru dan tidak strategi menjadi agenda prioritas pemerintah saat ini.
Baca Juga: Dilaporkan Ketum Relawan Jokowi ke Polda Metro Jaya, Begini Tanggapan Ubedilah Badrun
Juru Bicara PKS Muhammad Iqbal menduga ada banyak kepentingan pihak-pihak tertentu dalam pemindahan Ibu kota Negara.
Iqbal menuturkan bahwa saat ini kita sedang menghadapi pandemi covid-19 dan ancaman varian baru "omicron" yang sangat serius mengancam keselamatan rakyat
"Sebaiknya pembahasan RUU IKN di tunda dan perlu kajian lebih mendalam terkait aspek geografi dan sosial budaya," tegas Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Senin, 17 Januari 2022.
Baca Juga: 5 Syarat Pengajuan Pinjaman KUR BRI Hingga Rp 100 Juta melalui Link bri.co.id
Ia menyebut, memindahkan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Kalimantan Timur bukanlah hal yang mudah, ini akan merusak sendi-sendi ketahanan keluarga karena akan ada banyak pasangan harus LDR/LDM.
