Network
JURNAL SUMBAWA - Hukum tumpul keatas dan tajam kebawah sudah menjadi rahasia umum, hukum merupakan panglima, Untuk mengatur sekaligus menggerakan segala lini, mulai dari urusan rakyat dengan rakyat, maupun urusan rakyat dengan negara pada suatu negara hukum.
Disamping itu, UUD NRI tahun 1945 telah menegaskan di pasal 1 ayat 3 yakni,"Negara indonesia merupakan negara hukum" dari sini kita bisa melihat bahwa negara indonesia mengklaim dirinya sebagai negara hukum.
Lantas kenapa sampai ada istilah hukum tumpul keatas dan tajam kebawah dimasyarakat hukum kita?,
Dikalangan akademisi hukum itu sendiri banyak sekali yang mengeluarkan statement bahwa, itu merupakan tindakan yang kesewenang-wenangan terhadap rakyat kecil, dan memberikan ruang spesialisasi dalam penegakan hukum untuk Oknum-oknum yang memiliki jabatan dan dianggap berpengaruh dinegara ini.
Perlu diketahui bahwa hukum juga berpegang teguh pada suatu asas "Equality Before The Law" yang dimana semua orang memiliki persamaan dan kesetaraan dimata hukum. Artinya bahwa semua orang mulai dari rakyat jelata maupun pejabat tertinggi dinegara ini, Memiliki fasilitas hukum yang sama Untuk ditempuh dinegara ini dan diperlakukan sama di mata hukum.
Kendati demikian, dihari ulang tahun ke -77 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Presiden Joko Widodo berpesan kepada aparat kepolisian agar jangan ada persepsi di tengah masyarakat bahwa penegakan hukum itu "tajam ke bawah dan tumpul ke atas".
Sebab semua program pemerintah butuh dukungan Polri. "Saya perlu tekankan, kewenangan Polri itu besar, kekuatan Polri itu juga besar. Ini harus digunakan secara benar, jangan ada yang disalahgunakan," kata Jokowi.
"Jangan ada lagi persepsi tajam ke bawah tapi tumpul ke atas," ujarnya saat memberikan amanat dalam upacara HUT Bhayangkara ke-77 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (1/7/2023).
