Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Mendagri Minta KPU Efektif Serta Efisien Gunakan Anggaran

14 April 2022, 22:26 WIB
Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Mendagri Minta KPU Efektif Serta Efisien Gunakan Anggaran /Instagram/@titokarnavianfans/

JURNAL SUMBAWA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan KPU RI agar menggunakan secara cermat dan matang, mengenai anggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Sebab, anggaran Pemilu 2024 mengalami lonjakan yang signifikan dibanding anggaran Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.

"Mohon dikalkulasi betul anggaran Pemilu, agar bisa seminimal mungkin tetap mencapai target pemilu yang aman dan lancar," kata Tito Karnavian.

Baca Juga: Ketum Demokrat AHY Lakukan Safari Ramadhan di Bima NTB, Isi Kuliah Umum di STIE Hingga Berkunjung Ponpes

Hal itu diungkapkannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP terkait persiapan Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu Serentak 2024 di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 April 2022.

Tito Karnavian mengatakan, pemerintah menginginkan agar anggaran Pemilu Serentak 2024 menerapkan prinsip efektif dan efisien.

Efektif, menurut Tito Karnavian, artinya anggaran tersebut tepat digunakan dalam setiap tahapan pemilu sehingga tahapan pemilu berjalan lancar.

"Yang kedua, adalah efisien. Efisien menjadi sangat penting artinya dengan sumber daya anggaran seminimal mungkin bisa mencapai target yaitu pemilu yang lancar dan aman," kata Tito Karnavian.

Baca Juga: Puasa Ramadhan, Hindari 8 Hal Ini yang Membatalkan Puasa

Apalagi, Tito Karnavian menegaskan, Presiden Jokowi sudah mengingatkan Menkopolhukam sebagai pemimpin dari pemerintah, untuk persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 supaya mendetailkan anggaran Pemilu dan Pilkada 2024 yang mencapai angka Rp110,4 triliun.

Menurut Tito, efektivitas dan efisiensi anggaran Pemilu 2024 penting mengingat negara dan rakyat saat ini membutuhkan biaya dalam menangani pandemi COVID-19.

"Kita masih dalam tahap recovery, pemulihan ekonomi masih banyak yang terdampak dan menganggur, banyak program nasional dan juga program di daerah yang belum terselesaikan, itu butuh biaya, belum lagi pemekaran nantinya di Papua misalnya, juga butuh biaya," katanya.***

Editor: Jahruddin

Tags

Terkini

Terpopuler