JS.PIKIRAN RAKYAT - Aliansi Mahasiswa Peduli Indonesia (AMPI) gelar diskusi membangun Kkonomi daerah lewat pemuda yang kreatif dan inovatif.
Diskusi milenial yang dilaksanakan AMPI dengan tajuk Kewirausahaan milenial, untuk mendorong kiprah pemuda dalam membangun Ekonomi daerah lewat ide kreatifnya.
Kegiatan tersebut berlangsung di dream Coffe pada Rabu 26 April 2023 dan dihadiri jajaran pengurus OKP cipayung Plus dan seluruh Ketua BEM yang diseluruh Kota dan Kabupaten Bima serta tokoh-tokoh kepemudaan Lainnya.
Baca Juga: Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Tembaga dan Emas, DPP AMPI: Usir PT STM Dari Tanah Dompu
Caca Handika selaku ketua AMPI mengatakan, pembangunan daerah tentu harus bekerja semua pihak termasuk membangun Ekonomi madiri melalui kepemudaan
Secara akademik, ia menjelaskan dalam teori pembangunan kolaboratif model pentahelix, pembangunan itu lahir dari hasil kolektifitas moralitas dan kerja-kerja kolaboratif dari beberapa elemen penting yang menjadi aksentuator pembangunan, di antaranya terdiri dari govermance, intelektual organic, media, swasta dan society.
Dasar teoritis di atas, secara ilmiah pemuda memiliki posisi dan peranan strategis di dalam menentukan maju mundurnya daerah.
Baca Juga: Dikenal Licin Dari Sergapan Polisi, Kapolsek Soromandi Bebukan Pelaku Pencuri Motor
"pemuda harus mengambil bagian untuk bekerja secara kolaboratif serta berintegrasi dengan pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan daerah dalam konteks ini khususnya pada sektor perekonomian dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang ada sehingga pemuda memiliki produktifitas dan punya konstribusi dalam pembangunan daerah kota dan kabupaten Bima," kata Caca saat Sambutannya.
Disamping itu, didalam kegiatan tersebut turut hadir tokoh Nasional Arifudin Hamid, S.H., ME., tenaga ahli DPR/MPR RI sekaligus kepala biro pemerintah daerah DPP partai Demokrat hadir sebagai narasumber
Arifudin hamid dalam uraiannya lebih condong menampilkan data-data kuantitatif makro ekonomi tentang struktur pembangunan nasional yang anggaran yang bersumber dari APBN.
Baca Juga: Respon MUI Terhadap Sholat Id di Pesantren Al Zaytun Campur Laki-laki dan Perempuan
Ia menjelaskan, persoalan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi issue yang serius sebagai problem pembangunan kita hari ini.
Menurutnya, hal ini tidak di sebabkan oleh kelangkaan sumberdaya, akan tetapi di sebabkan oleh adanya ketidakadilan distributif yang di lakukan oleh pemerintah sebagai pemilik otoritas dalam mengatur sirkulasi APBN.
Padahal secara paradigmatik idealnya rasio APBN sejumlah kurang lebih 3000 Triliun yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah harusnya di kembalikan kepada daerah dengan cara yang konstitusional demi pembangunan daerah dan wilayah.
Baca Juga: Hina Pendamping PKH Lewat Cuitan FB yang Tak Bermoral, Akun Agria Agus Dipolisikan
"Selain adanya kekacauan distributif dan tarik ulur kepentingan dalam dinamika politik anggaran dalam tataran eksekutif, saya juga melihat adanya proses pelemahan fungsi kontrol legislasi dalam memperjuangan aspirasi masyarakat pada wilayah dira asing. Sehingga pembangunan yang di cita citakan di mulai dari daerah menjadi tidak re representatif," Ungkapnya Arif
Lebih lanjut ia menjelaskan, pemuda perlu mengorbitkan kekhalifannya dengan cara mendelegasikan siapa yang dianggap representatif dalam mendorong pembangunan dan kemajuan daerah.***