JURNAL SUMBAWA - Dipertanyakan, Apakah Alat Peraga Sosialisasi (APS) hanya bumbu pemilu di daerah?
Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 15 Tahun 2023 tidak mengatur bakal calon yang ditetapkan oleh KPU sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) pada pemilu di daerah.
Akan tetapi, pada pemilu di daerah, PKPU tersebut hanya mengatur calon yang akan ditetapkan oleh KPU sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) saat masuk dalam tahapannya nanti.
Baca Juga: Curi Start Kampanye, KPU Mandul dan Tak Konsisten dengan Aturan Sendiri
Hal itu disampaikan langsung oleh Devisit Hukum Wahyudinsyah saat diwawancarai Redaksi Jurnal Sumbawa.pikiran-rakyat.com di kantornya, Kamis 21 September 2023.
Menurut Devisit Hukum, PKPU Nomor 15 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh KPU sendiri, hanya mengatur tentang Pendidikan Politik bagi peserta pemilu di daerah dalam melakukan sosialisasi diri secara kepartaian.
Untuk itu, Baliho yang terlihat disepanjang jalan tersebut tidak diatur oleh PKPU, sebab PKPU tersebut hanya mengatur peserta pemilu seperti Partai Politik, Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPRD Provinsi, Calon Anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD.
Baca Juga: APS Tersebar Dijalan Umum, Bawaslu Koordinasi Dengan Stakeholder di Kabupaten Bima
"Itu bakal calon, karena disebut calon itu sudah ditetapkan sebagai DCT," katanya Devisit Hukum yang sapaan nya Edon
Diberitakan sebelumnya, Edon menjelaskan, saat sekarang belum sampai pada tahapan kampanye, dan masih dalam tahapan sosialisasi diri peserta pemilu secara kepartaian pada pemilu di daerah.
Dijelaskan, peserta pemilu boleh melakukan sosialisasi secara kepartaian sesuai amanat PKPU Nomor 15 Tahun 2023 di Bab kesepeluh tentang pendidikan politik bagi peserta pemilu.
Baca Juga: Pemilu di Daerah: Maraknya Pemasangan Baliho Sepanjang Jalan, KPU Sebut Itu Bukan Calon Legislatif
"Ini belum masa kampanye, peserta pemilu hanya boleh sosialisasi secara kepartaian dan itu telah diatur,’’ ungkapnya.***