Network
JURNAL SUMBAWA - Keputusan Panitia Pilkades desa lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima dinilai tidak sesuai dengan regulasi.
Dengan adanya hal demikian, Aliansi Pemerhati Masyarakat Parado ( AP2MP) langsung melayangkan surat aduan DPRD melalui Komisi 1 bagian Hukum Kabupaten Bima.
Baca Juga: Diduga Kejahatan Skimming, Kasus Duit Nasabah BCA Raib Rp135 Juta
Ketua AP2MP sebelumnya menerima laporan dari masyarakat terkait keputusan Panitia Pilkades di desa Lere Kabupaten Bima yang memutuskan salah satu Bakal Calon tidak lulus dan itu dianggap tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku
Dari laporan tersebut ketua AP2MP Parado menilai keputusan Panitia Pilkades betentangan dengan UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, sekaligus tidak diatur Perda nomor 2 tahun 2015 dan Perbub nomor 24 tahu 2019 tetang tata cara pelaksanaan pilkades.
Dengan demikian, Ahmad yani selaku ketua AP2MP menyampaikan aduan langsung di DPRD bagian hukum Kabupaten Bima dan di terima langsung oleh Sulaiman MT selaku ketua komisi 1 bagian Hukum DPRD Rabu, 23 Maret 2022 lalu.
Baca Juga: Akademisi STISIP Mbojo: Tidak Ada Urgensinya Penundaan Pemilu dan Perpanjang Masa Jabatan Presiden
Sejak awal penerimaan bakal calon Kepala Desa yang berlangsung di Desa lere kecamatan parado kabupaten Bima, mendapat sorotan banyak pihak seperti anggota DPRD Kabupaten Bima, praktisi dan akademisi hukum yang ada di kecamatan Parado.
"Langkah yang kami tempuh mewakili keberatan masyarakat sekaligus untuk melihat kepastian hukum, bagaimana dasar hukum dari keputusan Sekda kabupaten Bima dan panitia pilkades desa lere" Ungkap ketua AP2MP.
