Network
Untuk itu, Data Regsosek harus berkualitas untuk mewujudkan Data yang satu dan perlu dukungan sosial dalam pengentasan kemiskinan di tahun 2024 nanti.
Ir. Muhadi berharap kepada seluruh petugas dan mitra BPS supaya bisa memaksimalkan waktu yang sangat sedikit untuk melakukan verifikasi lanjutan terhadap kegiatan Regsosek kemarin.
"Kami dari BPS butuh dukungan dari berbagai elemen, Lebih-lebih kepala Desa sekabupaten Bima agar dapat menfasilitasi dan berkoordinasi mendukung tugas verifikator dalam melakukan verifikasi lanjutan kegiatan Regsosek yang telah dilakukan di seluruh Desa di Kabupaten Bima," lanjutnya Ir. Muhadi.
Ir. Muhadi juga menilai, secara nasional beberapa tahun terakhir, target pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2024 masih cukup menantang. Itu tercermin dari tren Data penanggulangan kemiskinan secara nasional.
Baca Juga: Catat Ekspor per Januari 2021, Kepala BPS: Semua Sektor Mengalami Kenaikan
Pencapaian target pun tidak bisa dilakukan dengan langkah maupun secara business as usual. BPS menekankan keberadaan data penting untuk mendukung pengentasan kemiskinan ke depan.
Berdasarkan catatan BPS, kemiskinan nasional pada 2019-2022 yang berada pada rentang 9,4-9,5%.
Sementara itu, level kemiskinan ekstrem nasional berada di kisaran 2,04-2,7% pada periode sama. Padahal, pemerintah pusat menargetkan level kemiskinan dan kemiskinan ekstrem nasional masing-masing bisa mencapai 7% dan 0% di 2024.***
