Network
JS.PIKIRAN RAKYAT - Imigrasi Kelas III Non TPI di Bima dianggap bermasalah diduga lakukan praktek Mal Administrasi.
Dengan dugaan tersebut, sejumlah Aktivis dan Pemuda Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi didepan gedung Imigrasi Kelas III Non TPI Bima.
Koordinator lapangan Imam mengatakan, kehadiran dirinya serta aktivis pemuda di Bima - NTB bukan tanpa dasar melainkan adanya problem besar yang selama ini disembunyikan rapi di dalam Imigrasi Kelas III Non TPI Bima.
Problem tersebut adanya dugaan kejahatan administrasi dan sistem pelayanan yang bobrok tentang ke Imigrasian.
Imigrasi Kelas III Non TPI Bima merekomendasikan ID mandiri sesuai dengan perintah UU keimigrasian.
Namun, sejak 17 Februari 2023 edaran melalui kementrian ketenagakerjaan republik Indonesia bahwa SISKO ID telah ditutup sampai pada waktu ini.
Baca Juga: Kemenkumham menggelar Donor Darah Sebagai Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-72
Akan tetapi, ironisnya pihak Imigrasi Kelas III Non TPI Bima masih implementasi atau melakukan penerbitan paspor melalui rekomendasi SISKO ID.
"Rekomendasi SISKO ID nya masih berjalan lancar," ungkapnya Imam
Selain itu juga, Imam menyebut Kapala Imigrasi Kelas III Bima "Usman" telah memelihara premanisme untuk melindungi aksi kejahatannya.
Baca Juga: Oknum Komisioner Bawaslu Kabupaten Bima Diduga Nikah Sirih: Ini Melanggar Kode Etik
Ia meminta dengan hormat kepada Kemenkumham RI dan Kanwil NTB agar segera mencopot Kepala Imigran An Usman.
"Itu tak baik, karena memelihara para preman diruang lingkup Kantor Imigrasi," jelasnya ia.***
