Network
JURNAL SUMBAWA - Kasus dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh Kabid pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) Dikbudpora Kabupaten Bima Ico Rahmawati resmi dipolisikan.
Pasalnya, Kabid PTK Dikpora Ico Rahmawati telah memperdagangkan SK pengangkatan dan penempatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Ia sudah dilaporkan secara resmi tadi," kata Suharlin saat diwawancarai redaksi melalui chat whatshap Rabu 3 April 2024.
Baca Juga: Fakta Baru Pungli Kabid PTK Dikbudpora Kabupaten Bima
Suharlin mengungkapkan, Ico Rahmawati dilaporkan ke Polres Bima Polda NTB melalui LSM Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (LKPK PANRI).
Katanya, LKPK telah melengkapi dokumen dan Bukti-bukti dugaan pungutan liar yang dilakukan Ico Rahmawati dan langsung diserahkan ke Bidang Tipidkor Polres Bima.
"Kasus yang dilaporkan ini diduga telah merugikan ribuan guru yang lulus seleksi ASN PPPK pada tahun 2022-2023," tuturnya dia.
Baca Juga: Viral! Berhentikan Guru Honorer Secara Sepihak yang Bongkar Pungli, Walikota Bima Arya Pecat Kepsek
Selain itu, DPW LKPK PANRI NTB, Jibril saat menyampaikan laporan ke Unit Tipidkor, Sat Reskrim Polres Bima mengaku telah merampungkan Bukti-bukti kasus tersebut sehingga bisa dilaporkan secara hukum.
Menurut akademisi yang sedang studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima ini, praktek Pungli yang terjadi di Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima dilakukan dengan modus beragam dan melibatkan banyak orang.
"Terlapor utama dalam kasus ini adalah Kabid PTK Ico Rahmawati dan kami telah mengumpulkan bukti terkait keterlibatannya dan bukti itu telah kami serahkan ke penyidik yang nantinya akan dikembangkan," jelasnya Jibril.
Baca Juga: Oknum di Dinas Dikbudpora diterpa Dugaan Pungli, Bupati Bima Belum Laksanakan Pembinaan
Lebih lanjut Jibril menyebutkan, dirinya akan mengawal kasus yang ia laporkan sambil tetap mengumpulkan Bukti-bukti pendukung lain.
Ia berharap jika masih ada korban Pungli SK ASN PPPK lainnya agar mau dan berani membuka tabir Pungli tersebut. Ini diharapkan untuk mempermudah aparat kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut.***
