JURNAL SUMBAWA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Jovan Latuconsina, secara tegas menyoroti pernyataan Luhut tentang penundaan Pemilu.
Dia memandang bahwa pernyataan Luhut penundaan Pemilu tersebut terkait adanya big data hanya mengada-ada (Akal-akalan) saja.
Ia menilai bahwa berdasarkan pernyataan Luhut dari big data tersebut masyarakat kelas menengah ke bawah menginginkan tidak ingin adanya kegaduhan politik di Indonesia akibat Pemilu 2024.
Baca Juga: Wacana Presiden 3 Periode, Luhut Binsar Pandjaitan: Itu Aspirasi Rakyat
Bahkan masyarakat takut adanya pembelahan seperti di Pilpres 2019 lalu yang muncul kecebong dan kampret.
Bahkan Luhut mengungkapkan dari big data tersebut masyarakat juga tidak ingin Indonesia dalam keadaan susah akibat pandemi Covid 19. Namun malah menghaburkan uang demi penyelenggaran Pemilu 2024.
Pasalnya menurut Luhut, Pemilu dan Pilkada serentak 2024 bisa menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 110 triliun.
Baca Juga: Perang Rusia dan Ukraina Berbahaya, Senjata Kimia Mulai Digunakan Sebagai Alat Perang
Karena itu, Luhut mengatakan seharusnya partai-partai politik bisa menangkap aspirasi dari masyakat mengenai keenganan Pemilu 2024 itu diselenggarakan.
“Pernyataan Pak Luhut Panjaitan dengan dalih riset big data ini hanya akal-akalan saja. Ini adalah skenario lanjutan dari upaya melanggengkan kekuasaan, yang ujungnya akan menghianati amanat reformasi,” kata Jovan, Minggu 13 Maret 2022
Dia menyebut, skenario perpanjangan masa jabatan periode yang digaungkan sebelumnya dimentahkan publik.
Dia meyakini, skenario penundaan Pemilu 2024 untuk melanggengkan kekuasaan pun akan gagal.
Baca Juga: Dugaan Ambisi Wacana Penundaan Pemilu, itu Dari Luhut
“Melihat wacana tunda pemilu ini pun kemungkinan besar akan gagal, skenario lain yang mungkin dilakukan adalah memaksakan amandemen UUD 45, dengan memanfaatkan kekuatan partai koalisi yang dominan di DPR RI maupun di MPR RI,” tegas Jovan.
Dia pun menyesalkan sikap Pemerintah dan DPR yang hingga kini belum mengesahkan anggaran Pemilu 2024.
Tak dipungkiri, hal ini merupakan cara untuk menggembosi KPU dalam penyelenggaraan Pemilu.
“Alternatif lain adalah menggembosi KPU dengan tidak mencairkan anggaran Pemilu 2024, karena sampai sekarang pembahasan anggaran Pemilu masih deadlock,” ucap Jovan.
Skenario paling akhir, lanjut Jovan, bukan tidak mungkin, Pemerintah nekat mengeluarkan Dekrit Presiden dengan berbagai alasan, dengan seolah-olah kehendak rakyat berdasarkan survei abal-abal, alasan ekonomi yang belum pulih, alasan Covid 19 yang belum terkendali, dan bahkan alasan perang Rusia-Ukraina yang jauh di sana.
“Dengan kata lain, ada indikasi penguasa akan melakukan segala macam cara untuk mencapai tujuan melanggengkan kekuasaan, tanpa peduli bahwa semua rencana ini merupakan permufakatan jahat untuk mengkhianati amanat reformasi,” papar Jovan.
Dia menduga, ada beberapa alasan penundaan Pemilu digaungkan. Menurutnya, Pemerintah ketakutan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru bakal gagal total, baik karena faktor ketidakpastian ekonomi serta kurangnya waktu.
Baca Juga: Label Halal Indonesia Tanda Kehalalan Produk Sesuai Ketentuan, Diberlakukan Mulai 1 Maret 2022
“Kalau proyek ini gagal, tentu proyek IKN akan dikenang sebagai aib dari manajemen pemerintah yang serampangan,” beber Jovan.***