JURNAL SUMBAWA - Pengambilan sumpah janji Adhar sebagai Kepala Cabang Dinas Bima Dikbud Provinsi NTB telah dibatalkan.
Hal tersebut menuai kecaman dari berbagai kalangan terhadap Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.,M.Sc .
Adhar sebelumnya sudah mendapatkan undangan pelantikan dan pengambilan sumpah janji sebagai Kepala Cabang Dinas Bima Dikbud Provinsi NTB yang akan dilaksanakan Jum'at 31 Maret 2023 pada pukul 14.00 Wita dibatalkan.
Baca Juga: Infrastruktur Jalan Rusak Parah, Gubernur NTB Tak Pernah Lirik Daerah Bima
Ketua Umum HMI Cabang Bima Periode 2010, Mulyadin M.Pd, menuding Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah SE, mempermainkan nasib dan masa depan orang.
Tudingan tersebut menyikapi tidak jadi dilantiknya Adhar, Guru Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB.
"Padahal yang bersangkutan telah mendapat surat/undangan resmi," kata Mulyadin.
Baca Juga: Gubernur NTB Ajak Anak Muda Belajar di Luar Negeri
Berdasarkan undangan/surat resmi atas nama Gubernur NTB yang ditanda tangani oleh Sekda Provinsi NTB dengan perihal undangan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan itu, rencananya Adhar yang juga Korwas di Bima itu dilantik pada pukul 14.00 WITA.
“Cara Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan Gubernur seperti ini tidaklah baik,” katanya.
Ia mengaku hal itu sama halnya merusak citra Alumni HMI karena Adhar merupakan Koordinator Presidium Korps Alumni HMI (KAHMI) Kabupaten Bima yang juga eks Ketum HMI Cabang Bima.
“Bang Adhar tidak diragukan kemampuannya soal manajerial. Sebab Mantan Ketum HMI Cabang Bima,” katanya.
Baca Juga: Gubernur NTB soal Agama dan Pancasila jangan dipertentangkan
Secara gamblang Mulyadin mengungkapkan hal itu angat melukai suasana kebatinan alumni HMI.
Dikuatirkan kedepan akan menimbulkan polemik yang berkepanjangan karena menyangkut soal harga diri dan martabat.
“Gubernur harusnya bisa berpikir dengan bijak. Tidak mempermainkan nasib orang seperti ini,” ungkap dengan tegasnya saudara Mulyadin.***