Network
Disamping itu, didalam kegiatan tersebut turut hadir tokoh Nasional Arifudin Hamid, S.H., ME., tenaga ahli DPR/MPR RI sekaligus kepala biro pemerintah daerah DPP partai Demokrat hadir sebagai narasumber
Arifudin hamid dalam uraiannya lebih condong menampilkan data-data kuantitatif makro ekonomi tentang struktur pembangunan nasional yang anggaran yang bersumber dari APBN.
Baca Juga: Respon MUI Terhadap Sholat Id di Pesantren Al Zaytun Campur Laki-laki dan Perempuan
Ia menjelaskan, persoalan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi issue yang serius sebagai problem pembangunan kita hari ini.
Menurutnya, hal ini tidak di sebabkan oleh kelangkaan sumberdaya, akan tetapi di sebabkan oleh adanya ketidakadilan distributif yang di lakukan oleh pemerintah sebagai pemilik otoritas dalam mengatur sirkulasi APBN.
Padahal secara paradigmatik idealnya rasio APBN sejumlah kurang lebih 3000 Triliun yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah harusnya di kembalikan kepada daerah dengan cara yang konstitusional demi pembangunan daerah dan wilayah.
Baca Juga: Hina Pendamping PKH Lewat Cuitan FB yang Tak Bermoral, Akun Agria Agus Dipolisikan
"Selain adanya kekacauan distributif dan tarik ulur kepentingan dalam dinamika politik anggaran dalam tataran eksekutif, saya juga melihat adanya proses pelemahan fungsi kontrol legislasi dalam memperjuangan aspirasi masyarakat pada wilayah dira asing. Sehingga pembangunan yang di cita citakan di mulai dari daerah menjadi tidak re representatif," Ungkapnya Arif
Lebih lanjut ia menjelaskan, pemuda perlu mengorbitkan kekhalifannya dengan cara mendelegasikan siapa yang dianggap representatif dalam mendorong pembangunan dan kemajuan daerah.***
