Network
JURNAL SUMBAWA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) di tahun 2022 yang diperuntukan untuk masyarakat Desa, ternyata diperuntukan untuk Kepala Desa serta Pemdes nya di Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima.
Tak Tanggung-tanggung, Pemerintah Desa Wilamaci menjadi sorotan setelah ketahuan
maling dana BLT DD tahun 2022 yang tidak dibagikan ke KPM dengan Jumlah Rp162.000.000 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah), dengan jumlah KPM nya 91 orang.
Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) yang di korupsinya di tahap tiga dan empat yang seharusnya dicairkan pada Tahun 2022 tersebut. Namun dangkalnya, Pemdes Wilamaci ngakalin Pencairan BLT DD di tahun 2023 untuk tahun 2022 langsung pada tahap ke empatnya.
Baca Juga: LPH-KHT Muhammadiyah Bersama Danone Indonesia Berkolaborasi Mendorong Sertifikasi Halal UMKM
Pencairan BLT DD untuk tahun 2022 di tahun 2023 ini tidak menutup kemungkinan untuk menutupi isu korupsinya BLT DD tahap tiga dan empat yang tidak dicairkan di Tahun 2022.
Berdasarkan surat yang dikeluarkan Pemerintah Desa Wilamaci, pencairan BLT DD yang dilaksanakan Jumat 4 Agustus 2023 untuk pencairan BLT DD yang tidak dicairkan pada tahap ke empat bulan kesepuluh, kesebelas, dan kedua belas tahun 2023.
Akan tetapi, pencairan BLT DD untuk tahun 2022 di tahun 2023 ini tentu tidak sesuai dengan aturan serta mekanisme yang berlaku, sebab di tahun 2022 Pemdes Wilamaci sudah melakukan Laporan akhir penggunaan anggarannya.
Baca Juga: Waspada Susu Kental Manis Picuh Stunting Pada Anak
Salah satu Aktifis pemudi Aliansi Pemuda Islam (API) Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima mengungkapkan, tindakan Pemdes Wilamaci tersebut dinilai sebagai upaya penyelamatan diri dari jeratan korupsinya dana BLT DD di tahun 2022.
Sebab, pencairan BLT DD di tahun 2023 untuk tahun 2022 telah menabrak aturan serta mekanisme yang berlaku.
Saat Audiensi dengan sejumlah tokoh di Kantor Camat Monta, Pemdes Wilamaci mengakui atas kesalahannya. Namun pihak Pemdes Wilamaci hingga saat tidak ada niat baik untuk mengembalikan uang negara dari dana BLT DD yang di korupsinya.
Baca Juga: Peran Strategis Bidan dalam Edukasi Gizi Seimbang untuk Ibu Hamil dan Keluarga
Pemerintah Desa yang diwakili Bendahara Desa Jermanto, sebelumnya juga telah mengakui kesalahan atas tidak mencairkan dan membagikan BLT DD tahap tiga dan empat di tahun 2022.
Jermanto juga telah memberikan pernyataan secara tegas akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam bentuk apapun.
"Mereka Akui kesalahannya, kemarin juga mereka minta waktu, tapi tidak ditentukan waktunya kapan?," kata Sukarni pada Jumat 4 Agustus 2023.
Baca Juga: Pimpinan Pondok Al-Zaytun Panji Gumilang Cabut Gugatan Terhadap Menko Polhukam Mahfud MD
Disisi lain Sukarni mengungkapkan, dari hasil surveinya di masyarakat selaku penerima BLT DD, KPM hanya menerima satu kali dan dua kali saja di tahun 2022, bahkan menurutnya hanya sebagian KPM saja yang diberikan dari dana BLT DD di tahun 2022.
"91 KPM yang terima BLT itu hanya beberapa orang saja di tahap satu dan dua, dan tahap tiga dan empat sama sekali tidak dicairkan, sedangkan aturan kemendes 25 persen ADD itu untuk BLT di tahun 2022 sampai pada tahap ke empat," Jelasnya Sukarni
"Uang nya banyak yang di korupsi oleh Pemerintah Desa Wilamaci," beber nya lebih lanjut saat diwawancarai oleh Redaksi ini.
Baca Juga: Asbabunnuzul dan Keistimewaan 2 Ayat Terakhir di Surah Al-Baqarah
Sukarni berharap, bahwa pihak inspektorat dan Kejaksaan Negeri Raba Bima agar segera mengaudit Kades Serta perangkat desa di Wilamaci terkait dengan korupsinya dana BLT DD di tahun 2023.***
