Wartasumbawa.com - Wakil Gubenur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Siti Rohmi Djalilah mengungkapkan penyakit menular di Indonesia baik Tuberkulusis (TB) terlebih Covid-19 kerap kali disalah artilkan oleh masyarakat.
Bahkan tak jarang masyarakat sendirI berusaha menghindari untuk tidak menemukan kasus dan hal ini sesuatu yang sulit untuk dirubah.
“Karena itu kita di NTB ini terus-menerus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,"ujarnya Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Sub Recipient Program Eliminasi TB-GF ATM Principal Recipient Komnsorsium Komunitas PenaBulu –STP se Indonesia di Jayakarta Hotel, Senggigi, Senin (8/3).
Baca Juga: Gelar Operasi Yustisi, Polsek Woja Jaring 32 Pelanggar
Menurutnya untuk mengurai problem tersebut tindakan-tindakan promotif preventif yang cepat bisa dilakukan dengan baik.
"Terutama Posyandu berbasis keluarga merupakan salah satu solusi menangani masalah kesehatan di NTB termasuk penyakit menular seperti TB," ujarnya.
Wagub menyatakan PR besar yang harus diselesaikan bersama-sama , persoalan TB.
Menurutnya Cara paling epektif yang selama ini dilakukan di NTB yakni dengan melakukan edukasi dan sosialisasi secara terus-menerus hingga ke tingkat dusun melalui gerakan Posyandu yang setiap bulan dilaksanakan.
Melalui Posyandu tidak saja persoalan kesehatan yang bisa diedukasi, namuin persoalan lainpun bisa disosialisasi seperti lingkungan, ketenagakerjaan, sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya.
Saat ini kata Ummi Rohmi Pemprov NTB tengah melakukan Revitalisasi Posyandu menuju Posyandu Keluarga yang mandiri.
Baca Juga: Sembunyikan Narkoba Dalam Sangkar Burung, Pria Asal Mataram Ini Diamankan Kepolisian
“ Kita gerakkan Posyandu ini agar Posyandu ini juga menjadi pusat edukasi tidak hanya masalah kesehatan saja, tapi juga masalah-masalah sosial dan lainnya bisa diedukasi lewat Posyandu,” ujar Ummi Rohmi.
Wagub bahkan mengapresiasi pertumbuhn Posyandu di NTB yang hingga saat kini sudah mencapai 7000 Posyandu, yang mana sejak digerakkannya Posyandu keluarga tahun 2019 terjadi penambahan Posyandu setiap tahunnya kurang lebih 2000 Posyandu.
“Bahkan patut disyukuri respon 10 kabupaten/kota se NTB tahun 2021 ini terhadap gerakan Posyandu cukup besar. Dimana setiap Pemda komit untuk menjadikan Posyandu Keluarga di masing-masing daerahnya,” terang salah satu perempuan inspiratif Indonesia ini.
Ia juga menjelaskan, Pemerintah Desa tidak saja mengurus persoalan ketesediaan infrastruktur desa, pembangunan kantor desa, namun juga memikirkan persoalan kesehatan, pendidikan, lingkungan, sosial yang muara edukasi dan sosialisasinya bisa dilakukan melalui Posyandu Keluarga.
”Karena itu kami di NTB menggandeng steakholder termasuk NGO lainnya untuk mensukseskan program kesehatan di NTB dengan segala persoalannya melalui wadah Posyandu Keluarga. Apapun persoalan yang kita hadapi kalau kita bersama-sama pasti akan menemukan jalan keluar yang terbaik dan terasa ringan,” tutupnya.***