Network
WARTA SUMBAWA - Anggota Komisi V DPR Hamid Noor Yasin menyoroti terkait patokan alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa oleh Kemendes PDTT.
Sebelumnya, pemerintah menetapkan anggaran Dana Desa tahun 2022 sebesar Rp 68 triliun. Dana Desa sebanyak itu akan dibagi untuk 74 ribu desa di seluruh Indonesia. BLT Desa diberikan Rp 300 ribu per bulan untuk setiap keluarga yang masuk kategori.
Sebanyak 40 persen Dana Desa akan digunakan untuk BLT, sedangkan sisanya untuk pemberdayaan masyarakat seperti program Ketahanan Pangan, penanganan Covid-19, dan pembangunan desa.
Baca Juga: Habib Husein Jafar, Faktanya Dikenal Sebagai Pendakwah Milenial
Hamid Noor Yasin mengungkapkan bahwa ketentuan pengaturan peruntukan BLT yang dipatok minimal 40 persen dari Dana Desa tersebut, membuat perangkat desa khususnya kepala desa kesulitan untuk mengalokasikan Dana Desa secara merata dan berkeadilan di desanya.
Kesulitan yang ia maksud adalah, antara lain karena Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Namun di sisi lain, kebutuhan pembangunan tetap harus diutamakan.
"Pemerintah harus mendengar dan mengajak para perangkat desa untuk menemukan solusi terbaiknya," ujar Hamid Noor Yasin dikutip dari Antara, Senin, 20 Desember 2021.
Baca Juga: Mengejutkan, Aktor Jackie Chan Buat Pengakuan Tentang Sisi Gelap Dirinya yang Sering Sewa PSK
Hamid menyebut, patokan BLT Dana Desa minimal 40 persen itu dapat melanggar ketentuan pada UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, pada Pasal 72 ayat 2 yakni Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
