Network
Adapun nepotisme merupakan setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroni di atas kepentingan masyarakat bangsa.
Pihaknya, lanjut Erick, telah mengetahui adanya praktek Nepotisme dalam menentukan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Sebab, penentuan batas usia tersebut diduga memiliki kepentingan secara kekeluargaan. Sedangkan diketahui, bahwa Jokowi dan Anwar Usman serta Gibran dan Kaesang adalah satu keluarga.
Baca Juga: Mantan Walikota Bima Muhammad Lutfi Resmi Ditahan KPK
”Kaitannya adalah Presiden dengan Anwar (Ketua MK) itu ipar. Gibran yang juga putra Presiden hubungannya adalah keponakan Ketua MK. Ketua Umum PSI Kaesang hubungannya dengan Ketua MK juga keponakan dengan paman,” kata Erick.
"Majelis Hakim seharus undur diri, jangan putuskan itu jika memiliki hubungan kekeluargaan," ungkapnya.
Presiden juga tidak menyatakan dan meminta Ketua MK mundur. Hal itu diduga menyebabkan adanya benturan kepentingan. Pihaknya melihat ada unsur kesengajaan yang dibiarkan dalam penanganan perkara di MK.
Kaitannya adalah Presiden dengan Anwar (Ketua MK) itu ipar. Gibran yang juga putra Presiden hubungannya adalah keponakan Ketua MK. Ketua Umum PSI Kaesang hubungannya dengan Ketua MK juga keponakan dengan paman.
Baca Juga: Ditetapkan Tersangka, Lutfi Dipanggil Kembali KPK Terkait Kasus Korupsi
Terkait hakim konstitusi dan panitera MK yang juga dilaporkan ke KPK, Erick mengatakan, hakim-hakim tersebut seharusnya mengetahui minimal menyuarakan. Walaupun mereka anggota majelis, ketika mereka mengetahui pemimpinnya memiliki hubungan kerabat, harusnya menyampaikan bahwa hal itu tidak bisa.
”Kalau pemimpin saja sudah melanggar hukum, siapa yang mau didengar. Bagaimana negara ini mau bersih dari permasalahan hukum. Laporan sudah diterima KPK. Kita tunggu saja tindak lanjutnya,” kata Erick.***
