Network
JURNAL SUMBAWA - Dugaan Kolusi dan Nepotisme atas kepentingan pencalonan presiden dan wakil presiden, sebanyak 16 orang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk Presiden Jokowi.
Pelaporan Kolusi dan Nepotisme tersebut atas dugaan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang dan juga ketua MK Anwar Usman.
Tak hanya itu, selain dari orang-orang terdekat Jokowi, sejumlah nama lain juga itu terseret.
Baca Juga: Pengedar Narkoba di Kabupaten Bima Teriaki Maling Saat Diringkus Polisi
Dugaan Kolusi dan Nepotisme dilaporkan oleh tim pembela Demokrasi Indonesia dan Persatuan Advokat Nusantara ke KPK pada Senin 23 Oktober 2023.
Terlapor adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Prinsipal pemohon uji materi di MK, Almas Tsaqibbirru, dan kuasa hukum pemohon uji materi, Arif Suhadi, serta delapan hakim konstitusi lainnya juga dilaporkan, yaitu Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, M Guntur Hamzah, Manahan M Sitompul, Daniel Yusmic P Foekh, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih, serta Panitera Pengganti I Made Gede Widya Tanaya.
Erick S Paat usai melaporkan dugaan praktek Kolusi dan Nepotisme ke KPK di Jakarta, mengungkapkan, pihap pembela terhadap laporan tersebut terdiri dari TPDI dan Persatuan Advokat Indonesia Nusantara.
Baca Juga: SYL Ditahan KPK! NasDem Pertanyakan Integritas KPK yang Buka-buka'an Soal Aliran Dana
Erick menuturkan, kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara penyelenggara negara atau penyelenggaraan negara yang merugikan orang lain bangsa dan negara.
