Network
JURNAL SUMBAWA - Sejak pertengahan februari lalu, cukup dihebohkan dengan pemberitaan Jakarta yang sudah kehilangan statusnya sebagai ibu kota negara Indonesia.
Asumsi itu muncul berdasarkan ketentuan yang ada pada pasal 41 ayat 2 UU IKN, yang menegaskan bahwa UU DKI sebagai ibu kota telah kehilangan statusnya dua tahun setelah UU IKN disahkan.
Sementara UU IKN sudah diundangkan sejak 15 Februari 2022 lalu. Artinya dalam hal ini, pada Februari 2024 kemarin sudah mencapai waktu dua tahun seperti yang disebutkan diatas.
Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas saat rapat Baleg pada 5 Maret 2023, bahwa status DKI sebagai ibukota negara habis sejak 15 februari lalu.
Karena setelah UU IKN diundangkan selama dua tahun, maka UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang status DKI sebagai ibu kota negara sudah tidak berlaku.
"RUU DKI itu dia kehilangan statusnya tanggal 15 Februari kemarin. Kan itu implikasi dari UU IKN. Iya dua tahun [setelah UU IKN diundangkan]. Nah, [UU DKI] itu kan berakhir 15 Februari," kata Supratman Jumat 15 Maret 2024.
Namun walaupun demikian, status Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota negara harus terlegitimasi dengan Keputusan Presiden (Kepres).
Baca Juga: Hasil Rekapitulasi KPU, Ini Daftar Parpol yang Dipastikan Mendapat Kursi DPRD Provinsi NTB Dapil 6
Kedudukan keppres sendiri sangat penting, mengingat dalam pasal 34 UU IKN menyebutkan secara eksplisit bahwa, Jakarta masih sebagai Ibu Kota hingga terbitnya Keppres.
Disamping itu juga, RUU DKJ sebagai UU baru yang mengatur status Jakarta telah selesai menjadi ibu kota, belum juga dibahas oleh DPR.
Dari persoalan itu, timbul juga kritikan dari beberapa pakar di berbagai akademisi, yang mengomentari tentang status ibu kota ini masih belum paten.
Baca Juga: Gugat Sengketa Pilpres ke MK: Mahfud MD Siapkan Pengacara
Pakar hukum tata negara dari UIN Malang, Wiwik Budi Wasita menilai status Jakarta yang masih sebagai Ibu Kota saat ini tak memiliki kekosongan hukum.
"Jakarta tetap menjadi ibu kota negara sampai nanti munculnya kepres itu. Pak Heru Budi selalu PJ gubenur bisa tetap melakukan aktivitas sebagai PJ Gubernur," ungkapnya.***
