Network
"Ada upaya menghindar dari jeratan hukum, sedangkan sudah diketahui bahwa Pemerintah Desa sudah korupsi anggaran yang bersumber dari dana desa," jelasnya yusuf
Untuk itu lanjutnya, Aliansi Pemuda Islam mengatensi khusus terkait dugaan kasus korupsi yang dilakukan Pemdes, dan API secara resmi telah melaporkan ke pihak Tipikor Polda NTB di Mataram.
Sebelumnya, Penggelapan Anggaran Dana Desa (ADD) yang dilakukan Pemdes senilai Rp500 juta yang terhitung sejak Tahun 2022 dan 2023. Penggelapan ADD itu terkait dengan anggaran BLT, dari bulan Mei, Juni, Juli tahun anggaran 2022 senilai Rp21.600.000.
Baca Juga: Kasus Korupsi LNG Senilai Rp2,1 T, Dirut Pertamina Karen Agustiawan Ditahan KPK
Kemudian Inspektorat juga menemukan pemerintah desa tidak memberikan gaji perangkat desa dan tunjangan BPD selama 3 Bulan yang terhitung sejak bulan Mei, Juni, dan Juli sebesar Rp.122.542.348 serta Gaji 13 sebesar Rp.16.073.210.
Kemudian ditambah juga dengan penggelapan Dana Desa (DD) 40 persen tahap II sebesar Rp.255.027.600.
"Sudah ada temuan Inspektorat penggelapan Anggaran Dana Desa sebesar Rp500 juta dari semua item itu," kata Yusuf salah satu pemuda desa Wilamaci yang tergabung dari Aliansi Pemuda Islam (API) Senin 22 Januari 2024.
Menurutnya, penggelapan Anggaran Dana Desa yang dilakukan pemerintah desa Wilamaci sudah 2 tahun lebih. Bendahara desa Wilamaci Jermanto juga telah mengakui perbuatannya atas penggelapan Anggaran Dana Desa, mulai dari dana bantuan BLT, gaji perangkat desa Hingga Tunjangan dan Insentif BPD.
Baca Juga: Korupsi Bansos Kemensos, KPK Tetapkan Tiga Orang Tersangka
Hal itu diungkapkan langsung Jermanto saat di kantor Camat Monta sejak tanggal 26 Oktober 2023. "Jermanto telah mengakui perbuatannya, dia mewakili kades juga saat itu," jelasnya.
