Network
JURNAL SUMBAWA - Komisi Pemberantasan Korupsi akhir-akhir ini melakukan Operasi Tangkap Tangan Disejumlah daerah.
Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri menegaskan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia diminta untuk mampu menekan adanya potensi tindak pidana maling uang rakyat (korupsi).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan permintaan itu langsung pada Senin, 24 Januari 2022.
Baca Juga: KPK Berhasil Operasi Tangkap Tangan Terhadap Bupati Langkat Sumatera Utara
"Saya sekadar mengingatkan, tindak pidana korupsi memang harus kita tekan seminimal mungkin dan ini penting untuk mengubah bangsa kita," ucap Mendagri dikutip Jurnal Sumbawa dari pikiran-rakyat.com
Tito Karnavian menilai apabila pemerintahan bersih dari tindak pidana maling uang rakyat, maka pendapatan baik bagi negara maupun daerah akan semakin meningkat.
Selain dari pada itu, Tito Karnavian menegaskan soal pemasukan negara dan pendapatan asli daerah.
Baca Juga: Bupati Langkat Masuk Dalam Daftar Bupati Terkaya di Indonesia, Kini Berakhir Ditangan KPK
"Kalau pemerintah kita bersih, pasti akan membuat pemasukan negara dan pendapatan asli daerah meningkat," ujarnya.
Ia melanjutkan bahwa penangkapan-penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa berdampak kepada sistem pemerintahan.
Ia menegaskan, kasus korupsi atau maling uang rakyat bisa sangat mempengaruhi kepercayaan publik kepada pemerintah.
Baca Juga: Enam Orang Tersangka Operasi Tangkap Tangan Oleh KPK Beserta Barang Bukti Rp 786 juta
"Persoalan seperti masalah kesejahteraan tentu bisa diatasi dan turut mempengaruhi upaya pencegahan korupsi," kata Mendagri Tito Karnavian.
Disejumlah daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam Operasi Tangkap Tangan Tersebut (OTT) mengamankan sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana Korupsi atau maling uang rakyat.
Baca Juga: Dugaan Maling Uang Rakyat, Bupati Langkat Kena Prank KPK
Salah satu yang tertangkap adalah Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin terjerat OTT KPK pada Selasa, 18 Januari 2022
Kemudian tertangkap juga dalam OTT KPK yakni Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi pada 5 Januari 2022.
Pada 12 Januari 2022, KPK juga melakukan OTT terhadap Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud.***
